Portal Berita Ekonomi Sabtu, 04 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:32 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 ditutup melemah 1,33% pada level 6.157.
  • 09:31 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,01% terhadap Yen pada level 107,51 JPY/USD.
  • 09:30 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.772 USD/troy ounce.

Duh Gusti! Aset Dicaplok Negara, Rasa Keadilan Buat Korban First Travel Dikorupsi!

Duh Gusti! Aset Dicaplok Negara, Rasa Keadilan Buat Korban First Travel Dikorupsi!
WE Online, Jakarta -

Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak, meminta pemerintah atas nama negara memberikan rasa keadilan terhadap kasus penipuan jamaah umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Dia meyakini, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang memutuskan menyerahkan seluruh aset First Travel kepada negara malah merugikan para Jemaah yang notabene sebagai konsumen.

Rolas menyebutkan, saat ini pun meminta pemerintah tidak bisa menutup mata dari masukan masyarakat yang bersifat masif. Advokat yang telah lima kali memenangkan gugatan terhadap Lion Air atas aksi penelantaran konsumen ini pun mengapresiasi langkah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menunda lelang aset First Travel dan mentatakan mengupayakan langkah hukum dalam peninjauan kembali (PK).

Baca Juga: Ya Allah, Aset Gak Kembali, Korban First Travel Diminta Pasrah

"Harapan BPKN agar memilihkan hak konsumen melalui pengembalian uang jemaah yang gagal berangkat atau mencarikan solusi agar jemaah diberangkatkan. Transparansi kasus travel seharusnya disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntanbilitas," jelasnya di Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Lelaki yang sedang menyelesaikan gelar doktor bidang hukum terkait perlindungan konsumen dari Universitas Trisakti Jakarta ini menyatakan, BPKN sendiri sudah melakukan rekomendasi kepada Menteri Agama tahun 2016 tentang pelaksanaan perlindungan jemaah umrah sebagai antisipasi atau proteksi kepada para Jemaah yang hendak melakukan umrah.

Lalu, pada 7 Mei 2018 lahir perjanjian bersama antara BPKN, Kapolri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Pembentukan Satgas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Ibadah Umrah.

Baca Juga: Aset First Travel Mau Diambil Negara, Sikap Wapres Tegas!

Menurutnya, negara sebaiknya hadir memberikan rasa keadilan terhadap jemaah umrah First Travel. Dia mengkritisi putusan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Seharusnya negara hadir melindungi konsumen memberikan rasa keadilan," katanya.

“Terlebih sudah ada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang menyebutkan agar uang jemaah harus dikembalikan seluruhnya atau diberangkatkan,” tambah Rolas.

Dia mengingatkan, pemerintah harus bisa menghadirkan kenyamanan, rasa aman, dan memberikan perlindungan atas regulasi tersebut. Baginya, perlu implementasi dari pemeritah dalam membantu korban para Jemaah umrah. Terlebih, First Travel terbukti melakukan penipuan kepada 63.310 orang dengan nilai mencapai Rp905 miliar.

“Itu bukan jumlah yang sedikit. Para korban ini perlu diperhatikan karena mereka kebanyakan rakyat kecil yang menyisihkan uangnya dari hasil tabungan selama bertahun-tahun," pungkasnya.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: First Travel, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Jamaah Haji, Haji, Umrah

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Lestari Ningsih

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,903.38 3,863.51
British Pound GBP 1.00 18,244.37 18,061.39
China Yuan CNY 1.00 2,071.79 2,050.85
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,638.83 14,493.17
Dolar Australia AUD 1.00 10,143.25 10,033.62
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,888.83 1,870.01
Dolar Singapura SGD 1.00 10,496.79 10,388.62
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,462.83 16,294.67
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,416.30 3,379.15
Yen Jepang JPY 100.00 13,614.98 13,478.26
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4973.794 7.014 694
2 Agriculture 1035.202 -3.361 22
3 Mining 1268.499 25.710 48
4 Basic Industry and Chemicals 750.463 13.240 80
5 Miscellanous Industry 874.938 -3.179 52
6 Consumer Goods 1815.479 0.475 57
7 Cons., Property & Real Estate 321.161 -5.097 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 897.578 2.421 78
9 Finance 1073.299 -2.447 93
10 Trade & Service 605.597 0.226 172
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 103 139 36 34.95
2 EPAC 199 268 69 34.67
3 INDS 1,940 2,420 480 24.74
4 AMAR 308 384 76 24.68
5 PDES 390 470 80 20.51
6 MARK 540 650 110 20.37
7 DNAR 226 270 44 19.47
8 DAYA 600 700 100 16.67
9 DSSA 19,500 22,400 2,900 14.87
10 GLOB 168 190 22 13.10
No Code Prev Close Change %
1 ARKA 372 346 -26 -6.99
2 MSIN 316 294 -22 -6.96
3 SMMA 17,700 16,475 -1,225 -6.92
4 BIKA 188 175 -13 -6.91
5 FOOD 145 135 -10 -6.90
6 INPS 1,960 1,825 -135 -6.89
7 HDFA 160 149 -11 -6.88
8 PRAS 146 136 -10 -6.85
9 AMFG 3,070 2,860 -210 -6.84
10 PLIN 2,640 2,460 -180 -6.82
No Code Prev Close Change %
1 PURA 97 92 -5 -5.15
2 TOWR 1,040 1,090 50 4.81
3 PTPP 980 955 -25 -2.55
4 BCAP 158 158 0 0.00
5 TKIM 6,500 6,250 -250 -3.85
6 TCPI 4,340 4,150 -190 -4.38
7 TLKM 3,140 3,120 -20 -0.64
8 MNCN 890 915 25 2.81
9 JPFA 1,150 1,175 25 2.17
10 MAIN 570 615 45 7.89