Portal Berita Ekonomi Minggu, 08 Desember 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:05 WIB. Tingkat Inflasi - India 4,62%, China 3,80%, Vietnam 3,52%, Brazil 3,27%, Indonesia 3,00%, Filipina 1,30%, Malaysia 1,10%, Thailand 0,21%
  • 09:55 WIB. Tingkat Pengangguran - (Brazil 11,60%), (India 8,50%), (Indonesia 5,28%), (Filipina 4,50%), (Tiongkok 3,61%), (Vietnam 2,71%), (Thailand 0,91%)
  • 09:47 WIB. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - (Indonesia 67,49%), (Vietnam 76,60%), (Malaysia 68,70%),  (Singapura 67,70%), (Filipina 61,47%), 

Duh Gusti! Aset Dicaplok Negara, Rasa Keadilan Buat Korban First Travel Dikorupsi!

Duh Gusti! Aset Dicaplok Negara, Rasa Keadilan Buat Korban First Travel Dikorupsi! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak, meminta pemerintah atas nama negara memberikan rasa keadilan terhadap kasus penipuan jamaah umrah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Dia meyakini, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang memutuskan menyerahkan seluruh aset First Travel kepada negara malah merugikan para Jemaah yang notabene sebagai konsumen.

Rolas menyebutkan, saat ini pun meminta pemerintah tidak bisa menutup mata dari masukan masyarakat yang bersifat masif. Advokat yang telah lima kali memenangkan gugatan terhadap Lion Air atas aksi penelantaran konsumen ini pun mengapresiasi langkah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menunda lelang aset First Travel dan mentatakan mengupayakan langkah hukum dalam peninjauan kembali (PK).

Baca Juga: Ya Allah, Aset Gak Kembali, Korban First Travel Diminta Pasrah

"Harapan BPKN agar memilihkan hak konsumen melalui pengembalian uang jemaah yang gagal berangkat atau mencarikan solusi agar jemaah diberangkatkan. Transparansi kasus travel seharusnya disampaikan kepada publik sebagai bentuk akuntanbilitas," jelasnya di Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Lelaki yang sedang menyelesaikan gelar doktor bidang hukum terkait perlindungan konsumen dari Universitas Trisakti Jakarta ini menyatakan, BPKN sendiri sudah melakukan rekomendasi kepada Menteri Agama tahun 2016 tentang pelaksanaan perlindungan jemaah umrah sebagai antisipasi atau proteksi kepada para Jemaah yang hendak melakukan umrah.

Lalu, pada 7 Mei 2018 lahir perjanjian bersama antara BPKN, Kapolri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang Pembentukan Satgas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Ibadah Umrah.

Baca Juga: Aset First Travel Mau Diambil Negara, Sikap Wapres Tegas!

Menurutnya, negara sebaiknya hadir memberikan rasa keadilan terhadap jemaah umrah First Travel. Dia mengkritisi putusan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Seharusnya negara hadir melindungi konsumen memberikan rasa keadilan," katanya.

“Terlebih sudah ada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang menyebutkan agar uang jemaah harus dikembalikan seluruhnya atau diberangkatkan,” tambah Rolas.

Dia mengingatkan, pemerintah harus bisa menghadirkan kenyamanan, rasa aman, dan memberikan perlindungan atas regulasi tersebut. Baginya, perlu implementasi dari pemeritah dalam membantu korban para Jemaah umrah. Terlebih, First Travel terbukti melakukan penipuan kepada 63.310 orang dengan nilai mencapai Rp905 miliar.

“Itu bukan jumlah yang sedikit. Para korban ini perlu diperhatikan karena mereka kebanyakan rakyat kecil yang menyisihkan uangnya dari hasil tabungan selama bertahun-tahun," pungkasnya.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: First Travel, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Jamaah Haji, Haji, Umrah

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Lestari Ningsih

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,762.12 3,724.29
British Pound GBP 1.00 18,565.06 18,378.94
China Yuan CNY 1.00 2,002.78 1,982.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,107.19 13,966.82
Dolar Australia AUD 1.00 9,654.96 9,557.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,801.85 1,783.73
Dolar Singapura SGD 1.00 10,372.93 10,268.21
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,671.68 15,514.34
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,387.89 3,351.77
Yen Jepang JPY 100.00 12,978.10 12,845.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6186.868 34.751 667
2 Agriculture 1434.346 37.746 20
3 Mining 1474.400 -6.728 50
4 Basic Industry and Chemicals 979.828 11.348 76
5 Miscellanous Industry 1201.074 10.720 50
6 Consumer Goods 2055.194 19.613 56
7 Cons., Property & Real Estate 510.207 10.418 83
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1137.751 -1.677 76
9 Finance 1298.193 3.365 90
10 Trade & Service 766.195 1.154 166
No Code Prev Close Change %
1 REAL 100 170 70 70.00
2 VRNA 67 90 23 34.33
3 KARW 62 79 17 27.42
4 VINS 121 152 31 25.62
5 MSKY 1,000 1,250 250 25.00
6 AGAR 392 490 98 25.00
7 KPAL 232 290 58 25.00
8 MKPI 13,500 16,200 2,700 20.00
9 BWPT 104 121 17 16.35
10 DART 276 312 36 13.04
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 326 246 -80 -24.54
2 MASA 466 390 -76 -16.31
3 PDES 730 615 -115 -15.75
4 FORZ 70 59 -11 -15.71
5 DWGL 230 194 -36 -15.65
6 YULE 150 131 -19 -12.67
7 FILM 190 167 -23 -12.11
8 BCAP 165 146 -19 -11.52
9 IKAI 115 102 -13 -11.30
10 ICON 83 74 -9 -10.84
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 530 525 -5 -0.94
2 MNCN 1,390 1,395 5 0.36
3 TOWR 740 745 5 0.68
4 MAMI 326 246 -80 -24.54
5 ACES 1,550 1,485 -65 -4.19
6 WSKT 1,290 1,420 130 10.08
7 BBRI 4,220 4,170 -50 -1.18
8 BNLI 1,140 1,255 115 10.09
9 TLKM 4,060 4,100 40 0.99
10 ERAA 1,490 1,520 30 2.01