Portal Berita Ekonomi Kamis, 09 April 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:14 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,34% terhadap Yuan pada level 7,0695 CNY/USD.
  • 16:10 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,31% terhadap Dollar AS pada level 16.250 IDR/USD.
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup negatif 1,17% pada level 23.970.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,19% pada level 2.815.
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 1,57% pada level 2.531.
  • 16:03 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka negatif 1,90% pada level 5.596.
  • 16:02 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 2,13% pada level 19.353.
  • 16:00 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,90% pada level 1.807.

Jangan, Jangan Perpanjang Masa Jabatan Presiden! Bahaya di Depan Mata!

Jangan, Jangan Perpanjang Masa Jabatan Presiden! Bahaya di Depan Mata! - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota DPR RI, Fadli Zon, menilai usulan perpanjangan masa jabatan presiden dalam amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wacana yang berbahaya.

"Itu wacana yang berbahaya bagi demokrasi kita. Harus dihentikan karena itu akan memicu kontroversi dan kegaduhan," kata Fadli Zon saat ditemui, Sabtu (23/11/2019).

Batas maksimum kepemimpinan dua periode dan setiap masa jabatan selama lima tahun, menurut dia, merupakan bagian dari konvensi bangsa Indonesia.

"Itu sudah tertuang dalam konstitusi. Nanti kalau diubah, itu seperti membuka kotak pandora," kata Fadli Zon.

Baca Juga: Soal Isu Masa Jabatan Presiden Jadi Tiga Periode, Begini Komentar Wakil Ketua MPR

Fadli Zon mengatakan, kotak pandora tersebut berupa persoalan berantai yang akan muncul ketika wacana itu diakomodasi dalam amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945.

"Orang mau mengubah apa nantinya bisa. Nanti malah ada mempertanyakan dasar negara dan lain-lain yang membahayakan negara, kan bisa saja orang minta semacam itu," kata dia.

Sebaiknya, menurut Fadli Zon, siapa pun mesti menyudahi hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dan jangan memicu isu-isu yang membuat bangsa kacau.

Hal senada turut dilontarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyebut bahwa masa jabatan presiden paling ideal adalah dua periode.

Partai yang dikomandoi oleh Megawati Soekarnoputri itu menolak usulan atau wacana revisi masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Baca Juga: Presiden Tiga Periode, Wapres Setuju?

"Ya, kami tidak sependapat karena semangat reformasi telah membatasi jabatan presiden sebanyak dua periode paling lama," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di sela peresmian DPC partai di Purwakarta, Sabtu (23/11/2019).

Hasto mengungkapkan, aturan masa jabatan kepala negara yang berlaku saat ini masih ideal. Menurut dia, untuk saat ini, negara tidak perlu mengubah aturan yang ada.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai memanfaatkan momentum wacana amendemen terhadap UUD 1945 yang sedang bergulir. PSI mengusulkan agar masa jabatan presiden yang tadinya lima tahun dan dua periode menjadi tujuh tahun dan hanya satu periode.

Partai yang gagal melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 lalu itu berpendapat, dengan masa jabatan yang hanya satu periode membuat presiden terlepas dari tekanan politik jangka pendek. Presiden juga diharapkan dapat lebih berfokus untuk melahirkan kebijakan terbaik serta terbebas dari pragmatisme.

Baca Juga: Adu 'Gemuk' Staf Khusus Presiden era SBY dan Jokowi

"Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya," kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany, dalam keterangan tertulisnya.

Hasto mengatakan, amendemen UUD 1945 yang diwacanakan PDIP hanya sebatas Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Partai berlogo banteng moncong putih itu menegaskan, sikap PDIP soal amendemen terbatas hanya terkait haluan negara.

PDIP, Hasto mengatakan, berpendapat bahwa negara dan bangsa memerlukan arahan untuk menuju terhadap visi tertentu, semisal masyarakat adil dan makmur. Dia melanjutkan, amendemen terbatas diadakan untuk menempatkan haluan negara sebagai pedoman bagi seluruh arah dan perjalanan bangsa 25, 50, hingga 100 tahun ke depan.

PDIP, ungkap Hasto, akan segera berdialog dengan pimpinan partai-partai politik lainnya terkait amendemen tersebut. Hal serupa, sambung dia, juga bakal dilakukan pimpinan fraksi untuk menyusun agenda-agenda strategis terkait dengan hal tersebut.

"Sebagai partai yang berasal dari rakyat, kami juga mende ngarkan seluruh aspirasi, masukan dari seluruh komponen bangsa," katanya.

Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu pengadaan APD dan fasilitas pendidikan online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik di sini.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Baca Juga

Tag: Presiden, Fadli Zon, Hasto Kristiyanto, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Lestari Ningsih

Foto: (foto: Twitter/@jokowi)

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,343.24 4,297.73
British Pound GBP 1.00 20,125.34 19,917.01
China Yuan CNY 1.00 2,311.19 2,286.57
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,326.23 16,163.78
Dolar Australia AUD 1.00 10,037.37 9,929.41
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,106.01 2,084.92
Dolar Singapura SGD 1.00 11,445.76 11,327.90
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,749.88 17,568.41
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,757.48 3,711.97
Yen Jepang JPY 100.00 15,012.63 14,859.15
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4626.695 -151.944 688
2 Agriculture 978.421 -34.066 22
3 Mining 1228.044 -34.552 49
4 Basic Industry and Chemicals 653.864 -23.079 78
5 Miscellanous Industry 727.043 -32.128 52
6 Consumer Goods 1697.996 -58.668 57
7 Cons., Property & Real Estate 334.365 -13.299 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 821.336 -31.949 78
9 Finance 991.588 -33.035 92
10 Trade & Service 600.535 -7.731 170
No Code Prev Close Change %
1 KBAG 100 135 35 35.00
2 VINS 96 129 33 34.38
3 SBAT 105 141 36 34.29
4 RUIS 171 220 49 28.65
5 PYFA 173 220 47 27.17
6 MTPS 336 420 84 25.00
7 DFAM 322 402 80 24.84
8 AMFG 2,250 2,690 440 19.56
9 TIRA 274 324 50 18.25
10 HDFA 131 153 22 16.79
No Code Prev Close Change %
1 ENVY 100 93 -7 -7.00
2 PANS 1,000 930 -70 -7.00
3 PNIN 715 665 -50 -6.99
4 TKIM 5,300 4,930 -370 -6.98
5 AKRA 2,150 2,000 -150 -6.98
6 BALI 645 600 -45 -6.98
7 ITIC 4,300 4,000 -300 -6.98
8 CSRA 344 320 -24 -6.98
9 DOID 129 120 -9 -6.98
10 LMPI 86 80 -6 -6.98
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,030 2,820 -210 -6.93
2 BTPS 2,780 2,660 -120 -4.32
3 BBCA 28,275 28,175 -100 -0.35
4 BBNI 4,310 4,010 -300 -6.96
5 REAL 72 67 -5 -6.94
6 TLKM 3,220 3,110 -110 -3.42
7 IPCC 298 322 24 8.05
8 PURA 75 72 -3 -4.00
9 KAEF 1,275 1,340 65 5.10
10 BMRI 5,125 4,770 -355 -6.93