Portal Berita Ekonomi Minggu, 08 Desember 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:05 WIB. Tingkat Inflasi - India 4,62%, China 3,80%, Vietnam 3,52%, Brazil 3,27%, Indonesia 3,00%, Filipina 1,30%, Malaysia 1,10%, Thailand 0,21%
  • 09:55 WIB. Tingkat Pengangguran - (Brazil 11,60%), (India 8,50%), (Indonesia 5,28%), (Filipina 4,50%), (Tiongkok 3,61%), (Vietnam 2,71%), (Thailand 0,91%)
  • 09:47 WIB. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - (Indonesia 67,49%), (Vietnam 76,60%), (Malaysia 68,70%),  (Singapura 67,70%), (Filipina 61,47%), 

Golkar Tak Setuju Bekas Koruptor Dilarang Ikut Pilkada

Golkar Tak Setuju Bekas Koruptor Dilarang Ikut Pilkada - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai setuju dilakukan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, namun tidak perlu masukan larangan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Anak Presiden Diduga Korupsi, Kejaksaan Turun Ikut Menyelidiki

"Kalau mau melarang (eks-napi korupsi mencalonkan diri dalam Pilkada) memang benar harus melalui UU. Namun saya menilai untuk apa, itu diperbolehkan atas Putusan MK, bukan DPR sebagai pembuat UU," kata Zulfikar dalam diskusi bertajuk "Quo Vadis Pilkada Langsung" di Kantor Formappi, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, DPR sebagai pembuat UU awalnya tidak memperbolehkan mantan napi korupsi maju Pilkada namun Putusan MK memperbolehkan asalkan mengumumkan kepada publik statusnya tersebut.

Dia mengingatkan Pasal 28 UUD 1945 mengatakan pembatasan hak seseorang hanya boleh diatur berdasarkan UU sehingga KPU tidak berhak melarang napi korupsi maju Pilkada hanya dengan Peraturan KPU (PKPU).

"Di UU Pilkada saat ini berdasarkan Putusan MK, tinggal mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan napi kasus korupsi," ujarnya.

Zulfikar mengatakan, partainya mengusulkan dua poin dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pertama penguatan fungsi pengawasan dan penindakan Pilkada yang ada di Bawaslu kabupaten/kota.

Dia menjelaskan, dalam UU Pilkada fungsi tersebut dijalankan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) namun dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu tidak memiliki kewenangan tersebut.

"Ini harus direvisi UU Pilkada agar pengawas Pilkada di kabupaten/kota adalah Bawaslu kabupaten/kota. Karena di UU Pemilu, Bawaslu kabupaten/kota mereka tidak punya kewenangan, namun kewenangan tersebut ada di Panwaslu sesuai UU Pilkada," katanya.

Kedua menurut dia, di UU Pilkada dinyatakan penggunaan suket paling lambat tahun 2018 namun sampai saat ini masih banyak KTP Elektronik belum terpenuhi 100 persen.

Baca Juga

Tag: Partai Golongan Karya (Golkar), Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,762.12 3,724.29
British Pound GBP 1.00 18,565.06 18,378.94
China Yuan CNY 1.00 2,002.78 1,982.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,107.19 13,966.82
Dolar Australia AUD 1.00 9,654.96 9,557.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,801.85 1,783.73
Dolar Singapura SGD 1.00 10,372.93 10,268.21
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,671.68 15,514.34
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,387.89 3,351.77
Yen Jepang JPY 100.00 12,978.10 12,845.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6186.868 34.751 667
2 Agriculture 1434.346 37.746 20
3 Mining 1474.400 -6.728 50
4 Basic Industry and Chemicals 979.828 11.348 76
5 Miscellanous Industry 1201.074 10.720 50
6 Consumer Goods 2055.194 19.613 56
7 Cons., Property & Real Estate 510.207 10.418 83
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1137.751 -1.677 76
9 Finance 1298.193 3.365 90
10 Trade & Service 766.195 1.154 166
No Code Prev Close Change %
1 REAL 100 170 70 70.00
2 VRNA 67 90 23 34.33
3 KARW 62 79 17 27.42
4 VINS 121 152 31 25.62
5 MSKY 1,000 1,250 250 25.00
6 AGAR 392 490 98 25.00
7 KPAL 232 290 58 25.00
8 MKPI 13,500 16,200 2,700 20.00
9 BWPT 104 121 17 16.35
10 DART 276 312 36 13.04
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 326 246 -80 -24.54
2 MASA 466 390 -76 -16.31
3 PDES 730 615 -115 -15.75
4 FORZ 70 59 -11 -15.71
5 DWGL 230 194 -36 -15.65
6 YULE 150 131 -19 -12.67
7 FILM 190 167 -23 -12.11
8 BCAP 165 146 -19 -11.52
9 IKAI 115 102 -13 -11.30
10 ICON 83 74 -9 -10.84
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 530 525 -5 -0.94
2 MNCN 1,390 1,395 5 0.36
3 TOWR 740 745 5 0.68
4 MAMI 326 246 -80 -24.54
5 ACES 1,550 1,485 -65 -4.19
6 WSKT 1,290 1,420 130 10.08
7 BBRI 4,220 4,170 -50 -1.18
8 BNLI 1,140 1,255 115 10.09
9 TLKM 4,060 4,100 40 0.99
10 ERAA 1,490 1,520 30 2.01