Astagfirullah! Suap Rp100 Miliar Masuk Kantong Pejabat Garuda?

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) lagi-lagi menyita perhatian publik. Bukan lagi soal skandal Harley bodong yang menggemparkan di sepanjang pekan ini, melainkan soal dugaan aliran dana suap yang masuk ke kantong-kantong pejabat Garuda.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa dalam penyelidikan mantan Dirut Garuda, Emirsyah Satar, KPK menemukan dugaan ada aliran dana suap senilai Rp100 miliar yang diterima pejabat Garuda.

Baca Juga: Terbuai Bujuk Rayu Trump, Rupiah Sapu Bersih Mata Uang Dunia, Cihuy!

Suap tersebut diduga berasal dari proyek pengadaan pesawat Airbus 330-300 dan mesin pesawat Garda dari perusahaan Rolls Royce. Bukan hanya itu, KPK juga menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Ditemukan dugaan aliran dana yang jauh lebih besar, yaitu dari dugaan awal sebesar Rp20 miliar menjadi Rp100 miliar untuk sejumlah pejabat di Garuda Indonesia," jelas Febri Diansyah seperti dilansir dari Okezone, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca Juga: Erick Thohir Sentil Bos-Bos BUMN, Direksi Garuda Nasibnya...

Sebagaimana diketahui, Emirsyah Satar dan mantan petinggi PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus 330-300 milik Garuda. Atas kasus tersebut, Emirsyah diklaim telah menerima uang panas sekitar 1,2 juta euro dan US$180 ribu dar Rolss Royce.

Baca Juga: Heboh Soal Harley Bodong, Harta Kekayaan Dirut Garuda Bikin Bengong!

Temuan terbaru KPK perihal dugaan aliran dana suap Rp100 miliar yang mengalir ke pejabat Garuda menambah panjang daftar hitam dari maskapai papan atas Tanah Air ini. Padahal, masih di pekan ini pula Garuda masih dalam penyelidikan aparat soal kasus penyelendupan Harley Davidson dan 2 sepeda lipat merk Brompton, di mana pemilik atas barang mewah tersebut masih dalam tanda tanya. 

Berkenaan dengan itu, Febri Diansyah mengimbau kepada Garuda untuk bersikap terbuka dan menjelaskan permasalahan tersebut kepada publik sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang salah.

"Akan diperuntukan pada siapa dan apakah terkait dengan pemesanan pesawat oleh Garuda Indonesia. Karena hal ini sudah mengemuka di publik, saya kira memang perlu dijelaskan agar tidak ada kesalahpahaman," jelas Febri.