Pentagon Sebut Turki Makin Gak Bisa Dijauhkan dari S-400 Rusia, Usaha AS Mandek?

Warta Ekonomi, Washington -

Kepala Pentagon atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Mark Esper, mengatakan tidak ada kemajuan dalam upaya membuat Turki menyingkirkan sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

"Kami berada di tempat di mana kami berada, tidak ada gerakan sama sekali pada titik ini," kata Esper kepada Reuters dalam sebuah wawancara, yang dikutip Jumat (6/12/2019).

"Kemana mereka akan pergi dengan S-400 adalah arah yang salah," katanya lagi.

Pernyataan bos Pentagon itu disampaikan setelah pertemuan puncak (KTT) Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) 3-4 Desember yang diadakan di London, di mana Esper mengambil bagian dalam pertemuan dengan pihak Turki.

Baca Juga: Rusia Gak Setuju NATO Ingin Kuasai Timur Tengah, Menlu Lavrov: Sudah, Eropa Saja!

Selama KTT NATO, Presiden AS Donald Trump mengatakan AS dan Turki tetap dalam pembicaraan tentang masalah pembelian senjata pertahanan Moskow tersebut.

Dia mencatat bahwa sebelum keputusan untuk membeli sistem rudal S-400, Ankara ditolak untuk membeli sistem rudal Patriot AS. Dia menyalahkan hal itu pada pendahulunya, Barack Obama.

Sistem rudal S-400 telah menjadi duri utama dalam hubungan AS-Turki setelah Ankra menandatangani kesepakatan senilai USD2,5 miliar dengan Moskow untuk pembelian baterai rudal S-400 pada tahun 2017. Pengiriman senjata pertahanan itu sudah dilakukan sejak Juli tahun ini.

Sebagai respons, Washington mengeluarkan Ankara dari program konsorsium bersama jet tempur siluman F-35, di mana Turki adalah pembeli dan produsen suku cadang pesawat tersebut.

Baca Juga: Demi Lawan Iran, AS Kembali Pertimbangkan Kirim 7.000 Pasukan Tambahan

AS mendepak Turki dari program itu karena khawatir langkah Ankara membeli S-400 akan memungkinkan Rusia memperoleh informasi sensitif tentang pesawat tempur siluman termahal tersebut.

Awal bulan ini, dua Senator AS mengeluarkan surat yang mendesak Menteri Luar Negeri Michael Pompeo menjatuhkan sanksi terhadap Turki. Desakan ini muncul kurang dari sebulan setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkunjung ke Gedung Putih November lalu.