PDIP Tolak Hukuman Mati Bagi Koruptor, Kalau Dimiskinkan Setuju?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya menolak hukuman mati bagi koruptor seperti yang diwacanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, semua pihak tidak boleh menjadi penentu kehidupan seseorang. "Untuk hal yang menyangkut dengan kehidupan seorang manusia tersebut, kita harus hati-hati karena kita bukan pemegang kehidupan atas orang per orang. Kita harus merawat kehidupan itu," ujarnya kepada wartawan, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Lanjutnya, ia mengaku sepakat jika esensi dari korupsi adalah membunuh kemanusiaan. Namun, dia mengatakan hukuman terberat bagi koruptor bukan dengan cara membunuhnya.

Baca Juga: Wapres Bawa-Bawa Dalil Agama soal Hukuman Mati Bagi Koruptor

Baca Juga: Katanya Pak Jokowi Mau Hukum Mati Koruptor, Kok KPK Dilemahkan?

Ia menganggap koruptor tetap harus dihukum berdasarkan tingkat korupsinya. "Jadi PDIP merasa bahwa dengan jalan koruptor dimiskinkan, bahkan ada koruptor yang kemudian menerima hukuman karena dia adalah pejabat negara melakukan kerusakan sistemik ada yang dilakukan hukuman seumur hidup itu jauh lebih relevan," katanya.

Lebih lanjut, selain dimiskinkan dan penjara seumur hidup, ia menyampaikan masih banyak cara untuk mencegah seseorang melakukan korupsi. Seperti, pencabutan hak politik koruptor.

"Tetapi ketika sebuah langkah-langkah yang sifatnya shock terapi untuk dilakukan ini tentu saja memerlukan sebuah pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan," tukasnya.