Pengembangan Penyidikan Kasus Suap Jasa Pelayaran, KPK Kembali Periksa Dirut Pupuk Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Setelah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Anggota Komisi VI DPR-RI, Bowo Sidik Pangarso, pada awal Mei 2019 lalu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melayangkan surat panggilan untuk Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia (Persero), Aas Asikin Idat.

Baca Juga: Dirut Pupuk Kaltim Diperiksa KPK Terkait Perjanjian Pengangkutan Amoniak

Hari ini, Kamis, 12 Desember 2019, KPK dijadwalkan untuk meminta keterangan Aas sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan,  Aas akan diperiksa dalam kasus dugaan suap kerja sama penyewaan kapal antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) yang merupakan salah satu anak perusahaan Pupuk Indonesia (Persero) dengan PT HTK.

Kali ini, Aas Asikin Idat akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk Direktur Utama PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

"Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia (Persero), Aas Asikin Idat diperiksa untuk tersangka TAG (Taufik Agustono, Direktur Utama PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), red)," kata Febri, Kamis (12/12/2019).

Dia belum menjelaskan kaitan Aas dalam kasus ini. Begitu juga materi dengan materi pemeriksaan terhadap Aas kali ini. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Febri.

Seperti diketahui, kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan yang menjerat mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Setelah menetapkan Taufik sebagai tersangka, KPK telah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap saksi-saksi terkait. Pada awal pekan lalu, tepatnya Senin, 2 Desember 2019, penyidik KPK telah memintai keterangan Direktur Teknik dan Pengembangan PT. Petrokimia Gresik, Arif Fauzan.

Setelah Arif, giliran Direktur Keuangan, Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) Petrokimia Gresik, Dwi Ari Purnomo, diperiksa penyidik keesokan harinya, Selasa, 3 Desember 2019. Tak berhenti pada Arif dan Dwi, pengembangan penyidikan juga ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap Dirut PT. Pupuk Kalimantan Timur, Bakir Pasaman, pada Rabu, 4 Desember 2019. Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk Taufik.

Sementara itu, Majelis Hakim menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta atau pidana kurungan selama empat bulan terhadap  Bowo Sidik Pangarso. Politisi partai Golongan Karya (Golkar) tersebut terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi.

“Menyatakan terdakwa Bowo Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata hakim ketika membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu 4 Desember 2019.

Bowo terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. ()