Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis mengkritik keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberi izin penyelenggaraan acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP).
Menurutnya, ajang DWP mengandung kemaksiatan dibanding kemaslahatan. Bahkan, ia beranggapan secara tidak langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah pro terhadap kegiatan maksiat.
"Sebagai ormas Islam yang konsen dan istiqomah dalam amar maruf nahi munkar, maka FPI perlu menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta yang kami nilai pro kepada berkembangnya kemaksiatan, atau setidak-tidaknya memberikan pesan kepada publik sebagai kebijakan yang maksiat friendly," ucapnya dalam keterangan yang diterima, Senin (16/12/2019).
Baca Juga: Sebelum Viral Tes Honorer DKI Masuk Got, Anies Langsung Sikat Lurah Jelambar, Mantap Pak!
Baca Juga: FPI 'Tapok' Anies Baswedan Gaga-gara Kebijakan Maksiat, Emang Apaan?
Karena itu, ia meminta Anies untuk mengkaji ulang acara event musik tahunan tersebut. Dan mendesak untuk mencabut izin penyelenggaraan event DWP.
Kemudian, FPI juga menyarankan kepada Anies, daripada membuat acara maksiat seperti DWP lebih baik mengembangkan wisata ramah umat beragama.
"(Kembangkan) wisata halal, wisata religi, wisata budaya, wisata sejarah yang sangat tersedia potensinya di Jakarta dan berbagai bentuk kegiatan yang bisa membangkitkan keimanan dan ketaqwaan manusia," jelasnya.
"Cerdas dan kreatiflah dalam membangun indeks kualitas manusia sekaligus perekonomian yang halal," tukasnya.
Diketahui, ajang musik Djakarta Warehouse Project, baru saja usai digelar, mulai Jumat (13/12) hingga Minggu (15/12) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
