Soal Uighur, Menlu Bilang Gunakan Pendekatan Bilateral. Kayak Gimana?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengenai perkembangan yang terjadi di Xinjiang. Dunia internasional menuding China menahan satu juta etnis Muslim Uighur di kamp-kamp untuk diberikan pendidikan ulang.

Komunikasi tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Retno dengan Wang Yi di sela-sela Pertemuan Asia Europe Meeting Foreign Minister Meeting (ASE FMM) ke-14 yang digelar di Madrid, Spanyol pada 16 Desember 2019 lalu.

Baca Juga: PPP Desak Menlu RI Aktif Soal Muslim Uighur, Jangan Sampai... Bakal Akhiri Kontroversi

"Kemarin di Madrid, Menlu sudah bertemu dengan Menlu China. Dalam kesempatan tersebut, Menlu menanyakan kembali perkembangan di Xinjiang dan mendapatkan penjelasan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Faizasyah mengatakan bahwa pemerintah Indonesia secara berkelanjutan meminta informasi terbaru dan perkembangan terbaru dari pihak pemerintah China mengenai perkembangan di wilayah Xinjiang. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia melalui pendekatan bilateral yang menunjukkan sikap terkait perkembangan isu tersebut.

"Jadi, memang kita mendekati secara bilateral melalui komunikasi memintakan penjelasan. Jadi sudah pernah dilakukan dan ditanyakan kembali. Jadi dari waktu ke waktu menunjukkan keseriusan kita untuk mengetahui perkembangan di lapangan," ujar Faizasyah.

Seperti diketahui, awal pekan ini media asing WSJ menuding ormas Islam Indonesia telah menerima fasilitas dan lobi dari pemerintah China agar memengaruhi sikap mereka mengenai permasalahan HAM etnis Muslim Uighur di Xinjiang.

WSJ menyebut pandangan sejumlah ormas Islam di Indonesia soal kasus Uighur di Xinjiang berubah setelah belasan ulama dan akademisi diundang secara langsung ke Xinjiang untuk melihat kondisi kamp-kamp pendidikan ulang di sana.

Hal ini telah dibantah salah satunya oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyebut pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, Nadhlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).