Stadion GBLA Bandung Rugikan Negara Rp103 Miliar?

Warta Ekonomi, Bandung -

Proses pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Gedebage Kota Bandung dinilai terkatung - katung karena kasus korupsi dengan modus ketidaksesuaian spesifikasi barang, dugaan penggelembungan nilai proyek, hingga penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan Negara rugi Rp103 miliar. Dampaknya, stadion kebanggaan Bandung tersebut dinilai memerlukan renovasi besar - besaran.

Anggota DPRI - RI dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan menjelaskan, kondisi fondasi konstruksi bangunan utama masih baik. Walaupun kondisi atap sangat tidak memadai dan bangunan tambahan atau samping sangat tidak memadai. 

"Ini berdasarkan pemaparan Distaru Kota, Polrestabes dan pendapat konsultan Ahli. Jadi sangat perlu renovasi besar,” katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (23/12/2019).

Baca Juga: Ini Waktunya, Indonesia Butuh Kajian Produk Tembakau Dipanaskan

Baca Juga: Pilkada 2020, NasDem Jabar Calonkan Sahrul Gunawan Jadi...

Farhan menilai, isyarat manajeman Persib Bandung akan beralih ke Stadion si Jalak Harupat Kabupaten Bandung untuk dijadikan homebase, menjadi atensi bagi Pemerintah Kota Bandung untuk segera memberi kewenangan pengelolaan GBLA.

"Swasta yakni PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) seharusnya diberi komitmen kelolaan jangka panjang. Tetapi diberi persyaratan dan pengawasan yang memastikan tidak membuka peluang penyalahgunaan seri kedua (korupsi). Jika tidak Diberikan ke PT. PBB, maka akan menimbulkan dua hal, yaitu janji GBLA untuk Persib tidak terpenuhi dan Persib akan pindah kandang ke Stadion Si Jalak Harupat,” jelasnya.

Menurutnya, manajeman klub Persib Bandung pun sudah menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih stadion untuk diubah menjadi homebase bertaraf Internasional.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak perlu mengerahkan upaya terlalu besar untuk pengelolaan sebuah stadion. Delegasi dari Dispora kota Bandung pernah ke Kabupaten Gianyar (Bali) dan menyaksikan sendiri bagaimana klub profesional mampu mengelola stadion dengan sebaik - baiknya.

Pemkot Bandung pun harus dewasa akan hal tersebut. Bahkan, sudah mendapat contoh dan bukti nyata kemajuan dan fungsi stadion jika dikelola swasta.

“Jadi kalau mau membuat kebijakan berbasis bukti maka pengelolaan GBLA harus oleh Swasta khususnya PT. PBB,” ujarnya.

Dia menambahkan, GBLA Gedebage yang merogoh kocek Rp545 miliar dari APBD Pemkot Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinilai akan terus merugikan Negara jika masih dikelola pemerintah. Ia menyebutkan dengan kondisi serba tidak pasti seperti sekarang, GBLA bukannya memberi manfaat apalagi pendapatan ke kas Kota, malah menguras biaya perawatan Rp2,5 Milliar setahun. 

"Pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Siapa pula yang mau dilindungi dengan status hukum stadion GBLA yang menggantung ini,” ungkapnya.

Farhan juga mengajak unsur - unsur pimpinan di Kota Bandung untuk berdialog membahas GBLA dari berbagai sudut dengan transparan agar difahami publik. Pemkot Bandung, menurutnya, harus mampu menjadikan Stadion GBLA menjadi homebas Persib Bandung.