Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Proses pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Gedebage Kota Bandung dinilai terkatung - katung karena kasus korupsi dengan modus ketidaksesuaian spesifikasi barang, dugaan penggelembungan nilai proyek, hingga penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan Negara rugi Rp103 miliar. Dampaknya, stadion kebanggaan Bandung tersebut dinilai memerlukan renovasi besar - besaran.
Anggota DPRI - RI dari Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan menjelaskan, kondisi fondasi konstruksi bangunan utama masih baik. Walaupun kondisi atap sangat tidak memadai dan bangunan tambahan atau samping sangat tidak memadai.
"Ini berdasarkan pemaparan Distaru Kota, Polrestabes dan pendapat konsultan Ahli. Jadi sangat perlu renovasi besar,” katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (23/12/2019).
Baca Juga: Ini Waktunya, Indonesia Butuh Kajian Produk Tembakau Dipanaskan
Baca Juga: Pilkada 2020, NasDem Jabar Calonkan Sahrul Gunawan Jadi...
Farhan menilai, isyarat manajeman Persib Bandung akan beralih ke Stadion si Jalak Harupat Kabupaten Bandung untuk dijadikan homebase, menjadi atensi bagi Pemerintah Kota Bandung untuk segera memberi kewenangan pengelolaan GBLA.
"Swasta yakni PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) seharusnya diberi komitmen kelolaan jangka panjang. Tetapi diberi persyaratan dan pengawasan yang memastikan tidak membuka peluang penyalahgunaan seri kedua (korupsi). Jika tidak Diberikan ke PT. PBB, maka akan menimbulkan dua hal, yaitu janji GBLA untuk Persib tidak terpenuhi dan Persib akan pindah kandang ke Stadion Si Jalak Harupat,” jelasnya.
Menurutnya, manajeman klub Persib Bandung pun sudah menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih stadion untuk diubah menjadi homebase bertaraf Internasional.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak perlu mengerahkan upaya terlalu besar untuk pengelolaan sebuah stadion. Delegasi dari Dispora kota Bandung pernah ke Kabupaten Gianyar (Bali) dan menyaksikan sendiri bagaimana klub profesional mampu mengelola stadion dengan sebaik - baiknya.
Pemkot Bandung pun harus dewasa akan hal tersebut. Bahkan, sudah mendapat contoh dan bukti nyata kemajuan dan fungsi stadion jika dikelola swasta.
“Jadi kalau mau membuat kebijakan berbasis bukti maka pengelolaan GBLA harus oleh Swasta khususnya PT. PBB,” ujarnya.
Dia menambahkan, GBLA Gedebage yang merogoh kocek Rp545 miliar dari APBD Pemkot Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinilai akan terus merugikan Negara jika masih dikelola pemerintah. Ia menyebutkan dengan kondisi serba tidak pasti seperti sekarang, GBLA bukannya memberi manfaat apalagi pendapatan ke kas Kota, malah menguras biaya perawatan Rp2,5 Milliar setahun.
"Pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Siapa pula yang mau dilindungi dengan status hukum stadion GBLA yang menggantung ini,” ungkapnya.
Farhan juga mengajak unsur - unsur pimpinan di Kota Bandung untuk berdialog membahas GBLA dari berbagai sudut dengan transparan agar difahami publik. Pemkot Bandung, menurutnya, harus mampu menjadikan Stadion GBLA menjadi homebas Persib Bandung.
“Persib milik kita, kebanggaan Jawa Barat. Saya mengajak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kota Bandung, untuk membuka diskusi dan telaah hukum yang mendalam dan terbuka atas problem stadion GBLA,” ujarnya.
Farhan menegaskan, Kota Bandung tengah dihadapkan dengan permasalahan serius yaitu kontroversi penggusuran rumah deret Tamansari dan ketidakjelasan fungsi Stadion GBLA Gedebage. “Para pimpinan wilayah Kota Bandung mampu menjadikan kota Bandung tetap sebagai rumah Sang Pangeran Biru. dan Kota Bandung tidak mengulang ironi menyedihkan, di Tamansari manusia digusur dari ruang hidup, di Stadion GBLA tidak satupun manusia boleh masuk,” tambahnya.
Adapun Manajer Persib, Umuh Muchtar mengatakan pihaknya memberi batas waktu selama satu bulan terkait kepastian pengalihan pengelolaan Stadion GBLA. Apabila dalam waktu satu bulan tidak ada kejelasan, maka PT PBB selaku pengelola klub akan langsung mendekati Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengelola Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung.
“Stadion GBLA akan Kami jadikan lapangan bertaraf internasional seperti di Eropa, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan dari Pemkot Bandung," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
