Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kubu Wiranto Mengancam Keamanan Nasional

Kubu Wiranto Mengancam Keamanan Nasional Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pernyataan eks Ketua Dewan Pembina (Wanbin) yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto dan kubunya yang menyebut Musyawarah Nasional (Munas) III Hanura yang diselenggarakan kubu Oesman Sapta, beberapa waktu lalu abal-abal mendapat perlawanan dari para pendiri Hanura. Mereka mengingatkan kubu Wiranto untuk tidak membuat gaduh situasi polisi nasional.

Baca Juga: Wiranto Tuntut Mundur, OSO: Bukan Urusanmu!

Penegasan ini disampaikan juru bicara pendiri yang juga mantan Sekjen DPP Partai Hanura era kepemimpinan Wiranto, Yus Usman kepada awak media di kantor DPP Partai Hanura jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Lanjut Yus Usman, para pendiri Hanura mengimbau kepada Wiranto, beserta beberapa orang yang mengaku fungsionaris Hanura Bampu Apus untuk tidak lagi membuat pernyataan-pernyataan politik yang tidak proporsional terhadap DPP Partai Hanura hasil Munas III Hanura.

“Kami para pendiri khwatir pernyataan pak Wiranto itu akan mengganggu situasi politik dan keamanan nasional yang kondusif,” ucapnya seraya mengatakan pihaknya akan mengambil sikap tegas tehadap Wiranto Cs dengan menempuh jalur hukum.

Yus Usman juga menyebut, seharusnya para pendiri Hanura mentaati putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memutuskan DPP Hanura yang sah adalah di bawah kepemimpinan Oesman Sapta atau OSO, bukan Daryatmo dan Sudding. Sehingga kalau ada yang masih mengaku ngaku DPP lain, adalah ilegal.

“Munas telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku dan sesuai AD/ART yang telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga semua keputusan-keputusan Musyawarah Nasional III Partai Hanura sah dan mengikat,” tegas dia.

Sebelumnya, kubu Wiranto melalui salah satu pendirinya, Jenderal Polisi (Purn) Chairuddin Ismail menyebut Munas III yang digelar OSO abal-abal. Sebab, tidak ada agenda pertanggungjawaban Ketum kepada pengurus DPD Hanura saat Munas diselenggarakan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: