Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sebut Pansus Jiwasraya Adalah Langkah Tepat, Demokrat Juga Ingin Tepis Fitnah-fitnah...

Sebut Pansus Jiwasraya Adalah Langkah Tepat, Demokrat Juga Ingin Tepis Fitnah-fitnah... Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Demokrat mendukung dibentuknya panitia khusus (Pansus) oleh DPR untuk dapat membantu menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai dengan dibentuknya pansus itu bisa memperhatikan nasib para nasabah yang uangnya telah dipercayakan ke asuransi Jiwasraya.

Baca Juga: Kasus Jiwasraya Dikaitkan Pilpres 2019, Kata Politikus PDIP Itu...

"Saya kira kita semua mendukung pansus ini. Jadi tidak melihat lagi partai pemerintah nonpemerintah tapi kepentingan besar rakyat indonesia. Jangan lupa jutaan nasabah di sini. Dan ini bukan uang yang kecil, dugaan terjadi penyelewengan yang sangat besar sekali," ujar Didi dalam diskusi di kawasan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

Didi juga menyebut pembentukan pansus oleh DPR itu sudah menjadi keputusan yang tepat. Namun juga perlu didukung oleh langkah lainnya dengan bantuan penegak hukum.

"Oleh karenanya usulan sebagian besar kawan-kawan di DPR untuk mendorong pansus ini saya kira ini sudah langkah yang benar," katanya.

"Jadi ada dua langkah dilakukan, penegakkan hukum langkah hukumnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tentu didukung oleh KPK dan Kepolisian, dan langkah politik dalam bentuk pansus di DPR RI," tambahnya.

Baca Juga: Eks Dirut Jiwasraya Pernah Bermain di Lingkungan Istana, Ini Penjelasan PDIP

Dengan adanya Pansus ini, kata Didi, juga diharapkan dapat membuka lebih jelas siapa dalang dibalik semua ini. Dan diharapkan juga menghindari fitnah yang berkepanjangan.

"Jadi pansus ini dan penegakkan hukum menghindari berbagai fitnah termasuk fitnah dugaan kenapa terjadi kok menjelang pemilu 2019 ya kita nggak mau kan, karena bagaimana juga yang menjadi pegangan kita adalah hasil proses hukum dan juga didukung oleh pansus di DPR. Insyallah," tuturnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: