Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Soal Natuna, Prabowo yang Dulu Bukanlah yang Sekarang: Pak, Kami Sangat Rindu. . . .

Soal Natuna, Prabowo yang Dulu Bukanlah yang Sekarang: Pak, Kami Sangat Rindu. . . . Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Warta Ekonomi, Bandung -

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, mengaku sangat merindukan sikap tegas Prabowo ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna. Sikap tegas Prabowo soal nasionalisme kerap ditunjukkan saat kampanye Pemilihan Presiden 2019.

Saat ini, kata Dedi, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan RI dan diminta bertindak ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna, Kepulauan Riau.

"Pak Prabowo kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi kepada awak media, Sabtu (4/1/2019).

Baca Juga: Soal Natuna, Sikap Indonesia Beda dengan Vietnam, Sindiran Demokrat Jleb Banget!

Dedi mengatakan, menjaga wilayah perairan dengan tujuan menjaga kedaulatan dan melindungi seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kewajiban yang melekat pada negara.

Menurut Dedi, hubungan persahabatan dengan pemerintah China adalah huburan setara. Karena setara, ketika ada kekayaan yang diambil, sikapnya bukan lagi perundingan, melainkan tindakan tegas.

Namun, tindakannya bukan berdasarkan pendekatan militer, melainkan tindakan sipil yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Baca Juga: Prabowo Pilih 'Cool' Soal Natuna, NasDem: Tapi Jangan Dianggap Takut Ya!

Menurutnya, tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan Susi Pudjiastuti saat menjadi Menteri KKP adalah metodologi yang tepat dalam menegakkan aturan kelautan.

"Kalau tujuannya adalah melindungi kekayaan ikan kita, sebenarnya metodologi yang dipakai Bu Susi itu cukup merepotkan pencuri ikan," kata anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Menurut Dedi, kalau urusan kedaulatan bangsa, pelanggaran keamanan dan batas negara, yang harus dilakukan adalah sikap tegas dan tanpa kompromi. Sikap itu yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. "Dan itu sudah disebutkan oleh Komisi I bahwa harus ada tindakan tegas tanpa kompromi," kata Dedi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Lestari Ningsih

Bagikan Artikel: