Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Top, Pak! Mahfud MD: Tak Ada Nego, Usir China dari Natuna!

Top, Pak! Mahfud MD: Tak Ada Nego, Usir China dari Natuna! Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Pemerintah RI tidak akan membentuk tim negoisasi dengan China. Pemerintah RI akan mempertahankan kedaulatan dengan mengusir China dari perairan Natuna.

"Kita tidak membentuk tim nego, kita akan mempertahankan kedaulatan kita. Tugas konstitusional semua aparat negara dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya," kata Mahfud belum lama ini.

Baca Juga: TNI Tak Beri Batas Waktu untuk Kapal China Angkat Kaki dari Natuna

Mahfud mengungkapkan, alasan Pemerintah RI menolak berunding dengan China karena wilayah Natuna sepenuhnya milik Indonesia, berdasarkan United Nations Convention On Law of The Sea (UNCLOS) sejak tahun 1982. Dia menegaskan, petugas patroli dan keamanan di wilayah Natuna wajib mengusir kapal China bila memasuki wilayah perairan Indonesia.

"Karena kalau kita mau berunding, kita mengakui kalau perairan itu ada sengketa. Ini tidak ada sengketa, milik Indonesia secara penuh. Kalau cari masalah ya kita usir dengan segala kemampuan kita, kita halau kapal nelayan dan pengawalnya. Kalau mau dipermasalahkan berarti itu multilateral urusan PBB, bukan urusan China dan Indonesia," ujar Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan, militer Indonesia sudah bersiaga untuk menghadapi kemungkinan terburuk dengan China. Menurut Mahfud, apapun kekuatan yang dimiliki Indonesia harus dikerahkan bila ada negara lain yang mengganggu kedaulatan bangsa.

"Kita lihat saja militer, pokoknya kita tidak mau negoisasi. Kalau China masuk kita usir. Sudah siap-siap militer sudah diamankan. Apa pun yang kita miliki harus kita gunakan untuk menjaga kedaulatan," ujar Mahfud.

Sejauh ini, Pemerintah RI sudah menambah jumlah kapal patroli dan militer ke perairan Natuna. Kapal-kapal milik Badan Keamanan Laut ini bertugas menghalau penyusup ke wilayah kedaulatan Indonesia karena dalam kondisi tidak perang.

"Sudah diputuskan, akan diperkuat. Penguatan itu pengerahan kapal-kapal patroli ke sana untuk menghalau. Kita tidak berperang, tapi menghalau penyusup dari daerah kita sendiri," kata Mahfud.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: