Natuna, Pemerintah Bisa Ambil Diplomasi Tegas ke China

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rakyat Indonesia protes terhadap cara pemerintah China yang mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna dengan membiarkan kapal nelayan negara tersebut menangkap ikan. Cara ilegal China sudah menyinggung kedaulatan negara.

Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyebut kelakuan China sudah melanggar kedaulatan wilayah NKRI. Pelanggaran China mulai aktivitas penangkapan ikan secara ilegal sampai patrol Coast Guard China yang masuk kategori illegal, unreported, and unregulated (IUU).

 Baca Juga: Soal Kapal China di Natuna, Luhut: Kan Sudah Kita Minta Pergi

"Sepenuhnya, kami menolak atas klaim historis China atas ZEE wilayah Natuna. Dan semua aktivitasnya tidak pernah memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui UNCLOS 1982," kata Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Addin Jauharuddin, dalam keterangannya, Senin (6/1/2020).

Dia menekankan, Laut Natuna sudah lama masuk wilayah NKRI yang ditetapkan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982. Sikap tegas yang sudah disuarakan Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri harus didukung.

"Mendukung sepenuhnya Pemerintah Indonesia untuk tidak mengakui nine dash-line karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS," jelasnya.

Addin menyebut cara China dengan Nine dash-line China merupakan garis yang digambar di peta pemerintah China tak bisa diterima. Maka itu, peran otoritas pemerintah RI serta TNI mesti didukung dalam menjaga Natuna.

"Kami mendukung sepenuhnya peran TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI. Salah satunya melalui Komando Armada I TNI AL untuk terus melakukan patroli dan menjaga semua teritorial NKRI dari semua aktivitas ilegal Negara luar," tuturnya.

Terkait persoalan ini, ia mewakili KNPI menyarankan langkah diplomasi, tetapi tegas terhadap pemerintah China. Dalam kerja sama bilateral, China memang mitra strategis. Namun, untuk kedaulatan NKRI, pemerintah juga harus bisa bersikap.

"Kami meminta kepada pemerintah melalui Kemlu RI untuk melakukan langkah-langkah diplomasi tegas dengan pemerintah China untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, menghormati hukum laut PBB 1981, menjaga stabilitas kawasan," tuturnya.