Solusi untuk Natuna, Plt Gubernur Kepri Kasih Saran. . .

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah pusat sebaiknya menetapkan Kabupaten Natuna sebagai kawasan khusus untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Demikian dijelaskan Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Isdianto, di Tanjungpinang, Selasa (7/1/2020).

"Memang harus ada terobosan yang baik dan tepat untuk Natuna agar lebih maju dan masyarakatnya sejahtera. Kawasan khusus Natuna perlu direalisasikan," ujarnya.

Isdianto mengatakan, ide untuk menjadikan Natuna sebagai kawasan khusus itu muncul setelah nelayan China yang dikawal penjaga pantai Tiongkok mencuri ikan di daerah tersebut. Ide itu lebih baik dibanding mendorong Natuna dimekarkan menjadi provinsi. "Saya akan sampaikan kepada pemerintah pusat," tegasnya.

Baca Juga: Bamsoet: Pak Presiden, Ingat China Itu Badung!

Menurut dia, Natuna layak ditetapkan sebagai kawasan khusus karena memiliki karakteristik yang secara umum berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Natuna merupakan kabupaten yang memiliki banyak pulau, dan sejumlah pulau merupakan titik koordinat batas wilayah Indonesia dengan berbagai negara.

Kondisi sumber daya alam seperti cadangan migas yang melimpah juga menjadi alasan Natuna perlu mendapat perhatian khusus untuk kepentingan bangsa dan negara. Perairan Natuna juga memiliki ikan yang sangat banyak sehingga kerap menjadi sasaran para nelayan asing.

Pengelolaan ruang laut yang tepat di perairan lepas di Natuna juga dapat membuahkan keuntungan yang besar bagi negara dan daerah. Wajah Indonesia di bagian utara ini juga memiliki pantai yang mempesona sehingga layak dikembangkan sektor wisata bahari.

Baca Juga: Soal Kapal China di Natuna, Luhut: Kan Sudah Kita Minta Pergi

"Pembangunan wilayah perbatasan merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Karena ini wajah Indonesia, yang harus terlihat cantik dan kuat," katanya.

Isdianto mengemukakan sektor pertahanan keamanan negara di daerah perbatasan seperti Natuna seharusnya bangkit beriringan dengan sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan, perikanan dan kelautan, komunikasi dan pariwisata.