Portal Berita Ekonomi Minggu, 19 Januari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:01 WIB. IMF Current Account Forecast 2020 - Singapore (16,65%), Thailand (5,40%), Japan (3,33%), Vietnam (1,91%), Malaysia (1,90%), India (-2,30%), Philippines (-2,33%), USA (-2,55%), Indonesia (-2,66%)
  • 08:53 WIB. IMF Inflation Forecast 2020 - India (4,13%), Vietnam (3,80%), Indonesia (3,14%), Philippines (3,00%), China (2,43%), USA (2,39%), Malaysia (2,08%), Thailand (1,18%), Singapore (1,08%), Japan (0,20%)
  • 08:46 WIB. IMF Growth Forecast 2020 - India (7,03%), Vietnam (6,50%),  Philippines (6,18%), China (5,82%), Indonesia (5,07%), Malaysia (4,40%), Thailand (3,01%), USA (2,09%), Singapore (0,99%), Japan 0,47%)

Jaga Natuna, TNI Geser Wilayah Operasi Lintas Elang

Jaga Natuna, TNI Geser Wilayah Operasi Lintas Elang - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Upaya pemerintah untuk mengusir kapal-kapal China dari perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) tampaknya tidak main-main. Selain mengirimkan kapal perang (KRI), TNI Angkatan Udara (AU) kemarin juga mengirimkan empat pesawat tempur F-16.

Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin (Rsn) Marsekal Pertama Ronny Irianto Moningka membenarkan, Lanud Rsn kemarin menerbangkan empat pesawat tempurnya ke Natuna, Kepri. Pesawat tempur F-16 itu akan melaksanakan operasi Lintas Elang 20.

Baca Juga: Soal Natuna, Bukan Luhut Apalagi Prabowo Yang Harus Tanggung Jawab, Tapi...

"Operasi ini adalah operasi rutin. Cuma wilayah kita adalah wilayah barat, untuk kali ini istilahnya bertempat di Natuna. Operasi ini operasi rutin yang kita geser wilayahnya ke Natuna," tandas Ronny kepada wartawan, kemarin. Menurut dia, pergeseran empat pesawat tempur F-16 ke Natuna ini merupakan perintah dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Meski demikian, Ronny tetap menyatakan bahwa ini merupakan latihan rutin. "Operasi Lintas Elang pada dasarnya pengamanan wilayah kedaulatan NKRI. Hari ini (kemarin) kita berangkatkan," tandasnya. Ronny menjelaskan, selama menjalankan operasi rutin tersebut, pihaknya tidak akan melakukan provokasi pada pihak manapun. Namun, operasi tersebut untuk menjaga wilayah NKRI.

"Kekuatan yang kita turunkan satu flight pesawat F-16. Pesawat ini akan kita siapkan di Pangkalan TNI AU di Natuna. Perintahnya bergeser dulu, nanti untuk berapa lamanya menyesuaikan perintah pimpinan. Kalau bicara kesiapan, ya pada dasarnya menyiapkan seluruh personel, penerbang, pesawat untuk siap selalu melakukan operasi," kata Ronny.

Sementara itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga menambah dua unit KRI di perairan Natuna. Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman membenarkan kemarin pihaknya sudah memberangkatkan dua unit kapal di perairan Natuna.

Langkah ini untuk memperkuat upaya mengusir kapal asing asal China yang melintasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau. "Kita imbangi mereka, yang jelas saya akan memberangkatkan dua KRI dari Batam," tandas Achmad seusai Rakorsus Pengamanan Laut di Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Achmad mengatakan, jumlah kapal China yang masuk perbatasan Indonesia masih belum bertambah. Namun, diduga akan memperkuat dengan menambah atau mengganti kapal di Natuna, Kepulauan Riau. "Kalau jumlah di situ tetap, tapi kelihatannya ada perkuatan. Apakah perkuatan itu untuk memperkuat atau mengganti, nanti kita akan lihat. Ada tiga coast guard, dua di utara. Apakah dua ditarik masuk, tetap tiga, atau memang ditambah," paparnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyebutkan ada tumpang tindih aturan yang menangani kelautan di Indonesia. Bahkan, menurut Mahfud, saat ini ada sekitar 24 undang-undang yang mengatur urusan laut.

"Itu pertama ditemukan 17, hari ini (kemarin) di meja saya tercatat 24 UU yang menyangkut itu. Laporan pertama itu 17 sesudah dianalisis muncul 24 ditambah 2 peraturan pemerintah yang juga agak tumpang tindih," ungkapnya.

Menurut Mahfud, praktik penanganan kelautan Indonesia itu didasarkan pada kewenangan berbagai undang-undang yang berbeda dan kadang kala timbul masalah. Misalnya, ada satu penanganan hukum di satu tempat sudah selesai ditandatangani, tapi tiba-tiba ada instruksi lain yang merasa berwenang melepaskan sehingga lepas, itu beberapa kali terjadi. Dia pun menilai perlu ada sinergi agar aturan tidak tumpang tindih.

"Ketika dibuat undang-undang itu filosofinya benar semua, bagus, tetapi sekarang perlu sinergitas. Dengan begitu, kita berpikir mau membuat omnibus tentang kelautan itu, entah nanti cukup di PP. Bisa kok omnibus dengan PP itu. Ataukah sampai ke undang-undang, itu tergantung hasil diskusi. Tetapi di dalam praktik penanganan kelautan kita itu didasarkan pada kewenangan berbagai undang-undang yang berbeda-beda," paparnya.

Adanya tumpang tindih ini, lanjutnya, bisa menimbulkan masalah untuk menangani persoalan kelautan. Tumpang tindih itu terjadi karena masing-masing memiliki tugas dan fungsi sehingga perlu disederhanakan termasuk soal keamanan di laut.

"Kita akan tangani masalah kelautan kita termasuk sekaligus mengatur masalah keamanannya, mengatur masalah pertahanannya, masalah kekayaan lautnya, dan sebagainya nanti semua sedang dibahas lalu akan mengerucut ke mana," tandasnya.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Laut Natuna Utara, Perairan Natuna, China (Tiongkok), Tentara Nasional Indonesia (TNI), NKRI

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Ampelsa

Loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,656.40 3,619.63
British Pound GBP 1.00 17,940.84 17,756.89
China Yuan CNY 1.00 1,997.38 1,977.34
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,716.24 13,579.76
Dolar Australia AUD 1.00 9,469.69 9,368.68
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,764.94 1,747.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,189.61 10,086.73
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,282.63 15,129.21
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,377.55 3,341.48
Yen Jepang JPY 100.00 12,447.81 12,322.83
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6291.657 5.609 676
2 Agriculture 1436.608 10.657 21
3 Mining 1542.693 -4.494 50
4 Basic Industry and Chemicals 966.382 5.957 77
5 Miscellanous Industry 1234.322 -7.163 51
6 Consumer Goods 2098.874 -5.440 56
7 Cons., Property & Real Estate 485.506 -6.182 85
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1096.606 -3.939 76
9 Finance 1373.834 9.964 92
10 Trade & Service 755.643 -3.048 168
No Code Prev Close Change %
1 INDO 142 191 49 34.51
2 LRNA 117 157 40 34.19
3 OMRE 600 750 150 25.00
4 MIDI 1,150 1,430 280 24.35
5 IKAI 55 64 9 16.36
6 FORU 99 115 16 16.16
7 FITT 74 85 11 14.86
8 JMAS 690 780 90 13.04
9 PAMG 104 116 12 11.54
10 CASS 540 600 60 11.11
No Code Prev Close Change %
1 CARS 195 145 -50 -25.64
2 AMAR 480 360 -120 -25.00
3 MARI 256 193 -63 -24.61
4 ARTA 418 320 -98 -23.44
5 PBRX 376 292 -84 -22.34
6 HKMU 268 210 -58 -21.64
7 KAYU 111 89 -22 -19.82
8 BKSW 173 140 -33 -19.08
9 LMAS 196 160 -36 -18.37
10 ASSA 735 610 -125 -17.01
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,690 1,695 5 0.30
2 TLKM 3,850 3,810 -40 -1.04
3 TOWR 785 785 0 0.00
4 BBRI 4,570 4,630 60 1.31
5 BBCA 34,250 34,375 125 0.36
6 NIKL 675 670 -5 -0.74
7 LUCK 444 450 6 1.35
8 KAEF 1,205 1,180 -25 -2.07
9 BMRI 7,550 7,725 175 2.32
10 INAF 735 740 5 0.68