Terima Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Kemanusiaan, Ini yang Disampaikan Megawati

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mengingat pada sejarah Indonesia di tahun 1945, Jepang pernah membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Dalam sidang BPUPK, 1 Juni 1945, Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno atau Bung Karno, menyampaikan pidato yang amat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia hingga kini, yaitu pidato "Lahirnya Pancasila".

Pidato yang melahirkan Dasar Negara dan juga Ideologi bagi Bangsa Indonesia. Pancasila adalah falsafah kemanusiaan. Kemanusian adalah nilai yang tidak pernah usang. Meski terkadang dipinggirkan dan dilupakan dalam kehidupan, kemanusiaan akan selalu ada.

Baca Juga: Sangat Bangga pada Laksamana Malahayati, Megawati Bilang Tak Masalah Jika Perempuan Jadi... TNI

Demikian diungkapkan Megawati Soekarnoputri dalam Sidang Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Universitas Soka Tokyo, Jepang 8 Januari 2020. Putri proklamator itu mengatakan, kemanusiaan sejatinya selalu melekat pada diri setiap manusia. Manusia yang benar-benar manusia adalah manusia yang berperikemanusiaan.

"Saya yakin hal tersebut pula yang melandasi pemikiran filsafat Bapak Daisaku Ikeda, pendiri Universitas Soka," ujar Presiden Republik Indonesia ke-5 ini.

Megawati juga mengatakan mengagumi perjuangan Soekarno yang menyebarkan semangat kemanusiaan untuk seluruh umat manusia. Kemanusiaan yang membawa pelita perdamaian dunia. Kemanusiaan adalah syarat mutlak perdamaian.

Gagasan itu juga telah disampaikan Bung Karno pada tanggal 30 September 1960 di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa ke-25 dengan judul "To Build The World Anew". Kala itu, Bapak Bangsa Indonesia itu mengatakan, "Tugas kita bukan untuk mempertahankan dunia ini. Akan tetapi, untuk membangun dunia kembali. Dunia yang harus dibangun manusia adalah dunia yang bebas dari penindasan, bebas dari kemiskinan, bebas dari rasa takut, bebas secara konstruktif untuk menggerakkan aktivitas sosial dan bebas mengeluarkan pendapat."

Megawati melanjutkan, untuk terlibat aktif dalam membangun dunia baru tersebut, setiap bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita, suatu way of live, yaitu ideologi. Ideologi yang baik dan benar adalah ideologi yang selalu berakar, berbatang, berdaun, berbunga, dan berbuah kemanusiaan. Bagi bangsa Indonesia, ideologi tersebut bernama Pancasila (lima prinsip).

"Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya mengandung makna nasional bagi bangsa Indonesia, sesungguhnya Pancasila juga mempunyai arti universal dan dapat digunakan secara internasional," ujar Megawati.

Putri kedua dari Ibu Negara Fatmawati ini juga menguraikan tentang Pancasila. Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, meliputi manusia yang memeluk berbagai agama dan keyakinan, yang berke-Tuhanan dengan cara beradab, saling menghormati antara pemeluk agama dan kepercayaan mana pun. Kedua, nasionalisme, yaitu semangat patriotisme untuk mempertahankan kelangsungan hidup semua bangsa. Nasionalisme dalam Pancasila adalah perikemanusiaan.

Seorang nasionalis cinta kepada bangsanya dan semua bangsa karena percaya setiap bangsa penting bagi dunia. Prinsip ketiga adalah internasionalisme. Nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari internasionalisme. Nasionalisme tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa internasionalisme. Maka, internasionalisme sejati adalah wujud dari nasionalisme sejati yang menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa, baik besar maupun kecil.

Prinsip keempat adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung tiga unsur pokok, yaitu: Perwakilan, Musyawarah, dan Mufakat. Musyawarah untuk mufakat adalah merupakan suatu upaya yang teguh untuk mencari kesepakatan yang lebih kuat dan lebih baik daripada suatu resolusi yang dipaksakan, yang mengatasnamakan "suara mayoritas". Empat prinsip Pancasila di atas mengerucut pada prinsip kelima, yang merupakan tujuan akhir, yaitu keadilan sosial yang berwajah dan bernilai kemanusiaan.

Kemanusiaan yang berwujud dalam adil dan makmur, bebas dari penindasan dalam bentuk apapun, bagi siapa pun, di belahan bumi mana pun. Pancasila bisa menjadi sebuah solusi atas fenomena baru yang membahayakan kemanusiaan di abad ke-21 ini, yaitu yang dikenal dengan istilah post truth. Post truth adalah suatu kondisi di mana kebenaran sengaja ditutupi hingga tidak relevan lagi.

"Dalam sosial politik, gejala ini ditandai dengan objektivitas dan rasionalitas semu," ungkap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.