Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Januari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:39 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka negatif 0,79% pada level 3.071
  • 09:38 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng dibuka negatif 1,52% pada level 28.360
  • 09:37 WIB. Bursa - Indeks Strait Times dibuka negatif 1,13% pada level 3.242
  • 09:36 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,33% terhadap Yuan pada level 6,8882 CNY/USD
  • 08:11 WIB. Valas - Rupiah dibuka melemah 0,04% terhadap Dollar AS pada level 13.639 IDR/USD 
  • 08:07 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 65,20 USD/barel
  • 08:07 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,74 USD/barel
  • 08:06 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.561 USD/troy ounce 
  • 08:04 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,01% terhadap Yen pada level 110,19 JPY/USD
  • 08:03 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,08% terhadap Poundsterling pada level 1,2999 USD/GBP
  • 08:00 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,02% terhadap Euro pada level 1,1093 USD/EUR
  • 07:54 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka negatif 0,11% pada level 24.060
  • 07:53 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka positif 0,06% pada level 2.263

Aman, Nelayan Merasa Aman dengan Ditambahnya KRI di Natuna

Aman, Nelayan Merasa Aman dengan Ditambahnya KRI di Natuna - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Nelayan Indonesia mengaku bahwa salah satu kendala yang mereka alami saat melaut di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) adalah keberadaan nelayan asing yang mengganggu aktivitas penangkapan ikan.

Hal itu disampaikan Herman, ketua nelayan di Lubuk Lumbang, Kabupaten Natuna. Wilayah perairan itu adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang artinya negara berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada, termasuk ikan. Namun, Herman mengatakan bahwa nelayan Indonesia sering merasa tidak aman saat bekerja di zona yang berada di laut lepas itu.

Baca Juga: Bersiap di Natuna, Begini Kekuatam Militer Indonesia yang Dikerahkan

"Itu yang menjadi kendala kita sehingga di situ kan terjadi semacam pengusiran antara nelayan asing dan nelayan Natuna [Indonesia], padahal itu kan masih wilayah tangkapnya, masih wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Herman.

Lanjutnya, nelayan merasa terancam. Kadang mereka diusir, dikejar oleh nelayan asing. Namun, ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah memberi perhatian lebih intensif pada nelayan di perairan Natuna, mengikuti kejadian pada bulan Desember di mana sejumlah kapal nelayan China melintasi ZEE Indonesia didampingi oleh kapal Penjaga Pantai negara itu.

Herman mengatakan perhatian ini memang terbukti dengan bertambahnya KRI yang menjaga di wilayah ZEE itu yang membuat nelayan Indonesia dapat bergerak lebih bebas di perairan yang merupakan laut lepas itu.

"Dengan ada pengawasan di laut dari KRI, misalnya dari Bakamla, itu mereka lebih leluasa. Semacam ada percaya diri [dengan] didampingi. Karena mereka meyakini jika ada kapal KRI di perbatasan tersebut, kapal asing enggak ada yang berani memasuki wilayah kita. Itu yang mereka menjadi aman untuk bekerja," kata Herman.

Pada Selasa (07/01), TNI AU Landasan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru menerbangkan empat pesawat tempur F-16 ke Natuna. Menurut Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Marsma TNI Ronny Irianto Moningka, pesawat tempur itu menjalankan misi operasi rutin untuk menjaga kedaulatan.

Perairan Natuna adalah wilayah ZEE, yaitu kawasan yang telah ditentukan berdasarkan UNCLOS, atau konvensi PBB tentang hukum laut, yang menetapkan zona sejauh 200 mil dari pulau terluar. Di kawasan ZEE ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang berada dalam kolom air itu.

Tidak ada kapal asing masuk di laut teritorial Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada hari Rabu (8/1/2020) mengunjungi Kepulauan Natuna untuk memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di ZEE. Dalam kunjungan itu, presiden juga menegaskan perbedaan antara ZEE dan laut teritorial Indonesia untuk meluruskan perbincangan yang hangat dibahas publik mengenai apa yang ia sebut terkait "kapal asing" yang memasuki wilayah Indonesia.

Jokowi mengatakan bahwa tidak ada kapal asing yang masuk laut teritorial Indonesia, melainkan berada di ZEE Indonesia, dan secara jelas membedakan antara kedua pembagian tersebut. Ia menjelaskan bahwa kapal internasional dapat melintas dengan bebas di ZEE. Namun, pada waktu yang bersamaam, Jokowi juga menegaskan bahwa di zona tersebut, Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.

"Itu lewat semua kapal bisa. Tapi hati-hati kalau dia nyuri ikan, nah itu baru boleh diusir atau ditangkap," kata Jokowi.

Dalam kesempatan ini, presiden juga menegaskan soal perbatasan wilayah negara yang tidak dapat dinegosiasikan. "Sekali lagi, bahwa kedaulatan itu tidak bisa dan tidak ada yang namanya tawar-menawar," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) pada hari Rabu dalam pidatonya juga menggunakan kesempatan itu untuk menekankan posisi Indonesia.

"Saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di perairan Indonesia bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak sesuai dan tidak diakui oleh hukum internasional," kata Retno.

Paradigma wilayah yang berbeda

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menjelaskan bahwa kejadian di perairan Natuna yang melibatkan kapal asal China bulan lalu memang tidak terkait perdebatan masalah wilayah atau yang juga diketahui sebagai hak daulat. Melainkan, kata Hikmahanto, yang disebut dengan hak berdaulat, yaitu hak memanfaatkan segala potensi sumber daya alam.

Ia jelaskan bahwa terkait wilayah, Indonesia dan China, memang ada perbedaan pada dasar klaim wilayah. Hikmahanto mengatakan bahwa dalam posisi ini, klaim ZEE Indonesia adalah berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS, di mana China sesungguhnya adalah bagian dari konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1982 tentang hukum laut itu.

Walaupun demikian, China mengganggap sebagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia beririsan dengan wilayah historis mereka dengan merujuk pada klaim berdasakan sembilan garis putus-putus. Klaim ini tidak diakui Indonesia dengan alasan bersifat unilateral dan tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian, kata Hikmahanto, perdebatan ini berpotensi terus berlangsung selama tiap pihak memegang pada klaim masing-masing.

Namun, dalam kasus terbaru ini, ia menjelaskan bahwa salah satu langkah aktif yang Indonesia ambil adalah untuk menambahkan kehadiran negara di perairan itu, termasuk melalui penambahan jumlah nelayan. Hal itu adalah sebagai bentuk menunjukkan kehadiran Indonesia di wilayahnya untuk menjalankan hak berdaulatnya.

"Saya katakan mengirim lebih banyak nelayan kita, karena kan sebenarnya yang diperebutkan di sini bukan wilayahnya. Ini bukan bicara soal kedaulatan yang 12 mil tapi ini bicara soal hak berdaulat kita di laut lepas yang dikenal sebagai Zona Ekonomi Eksklusif."

"Jadi, ada sumber daya alam yang ada di kolom air. Itu yang menjadi untuk dimanfaatkan bagi negara pantai, yaitu Indonesia," kata Hikmahanto.

Ia menjelaskan bahwa beda dengan ZEE, laut teritorial merupakan kawasan laut dengan lebar hingga 12 mil laut dari garis pangkal pantai.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Laut Natuna Utara, Nelayan, Joko Widodo (Jokowi), NKRI

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,658.88 3,622.09
British Pound GBP 1.00 17,846.92 17,667.98
China Yuan CNY 1.00 1,992.90 1,972.73
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,726.29 13,589.71
Dolar Australia AUD 1.00 9,416.23 9,315.75
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,765.87 1,748.28
Dolar Singapura SGD 1.00 10,177.42 10,072.42
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,226.57 15,073.71
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,375.87 3,339.41
Yen Jepang JPY 100.00 12,484.12 12,356.53
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6245.043 -46.614 675
2 Agriculture 1416.471 -20.137 21
3 Mining 1515.967 -26.726 49
4 Basic Industry and Chemicals 958.755 -7.627 77
5 Miscellanous Industry 1224.607 -9.715 51
6 Consumer Goods 2082.610 -16.264 56
7 Cons., Property & Real Estate 480.841 -4.665 85
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1088.720 -7.886 76
9 Finance 1366.432 -7.402 92
10 Trade & Service 750.830 -4.813 168
No Code Prev Close Change %
1 ZBRA 72 97 25 34.72
2 AMAR 360 450 90 25.00
3 LUCK 450 560 110 24.44
4 PICO 1,225 1,500 275 22.45
5 MYTX 55 66 11 20.00
6 LMAS 160 191 31 19.38
7 INPP 850 990 140 16.47
8 KICI 204 230 26 12.75
9 FITT 85 95 10 11.76
10 CSRA 376 420 44 11.70
No Code Prev Close Change %
1 SONA 6,000 4,800 -1,200 -20.00
2 RELI 166 134 -32 -19.28
3 KAYU 89 72 -17 -19.10
4 KBLV 294 240 -54 -18.37
5 SDRA 850 700 -150 -17.65
6 PORT 595 510 -85 -14.29
7 CARS 145 125 -20 -13.79
8 PADI 133 115 -18 -13.53
9 LMPI 97 84 -13 -13.40
10 IKAI 64 56 -8 -12.50
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,695 1,745 50 2.95
2 TOWR 785 785 0 0.00
3 ANTM 840 795 -45 -5.36
4 LUCK 450 560 110 24.44
5 TLKM 3,810 3,810 0 0.00
6 BBCA 34,375 34,175 -200 -0.58
7 TCPI 6,850 6,700 -150 -2.19
8 PGAS 2,020 1,965 -55 -2.72
9 BBRI 4,630 4,660 30 0.65
10 WSKT 1,445 1,375 -70 -4.84