Ngabalin Minta Komisi I DPR Urus Anggaran TNI AL

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menyinggung mengenai Komisi I DPR RI untuk hadir bersama pemerintah dalam menyelesaikan masalah konflik Natuna.

Untuk bekerjasama dengan pemerintah, Komisi I DPR RI diminta menyetujui peningkatan anggaran untuk Angkatan Laut (AL) yang akan menjaga perairan Natuna dan wilayah-wilayah laut Indonesia lainnya.

Pasalnya, menurut Ngabalin, penjagaan terhadap wilayah laut di Indonesia, terutama Natuna yang masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sangat lemah, dan yang bertugas menjaga itu adalah Angkatan Laut.

"Maka itu DPR RI Komisi I wajib hukummya untuk bicara kepada pemerintah, dan menyetujui atas usulan-usulan pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk kepentingan-kepentingan Angkatan Laut di sekitar Natuna dan daerah-daerah lainnya," ucap Ngabalin dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Lebih lanjut, Ngabalin pun merasa miris ketika alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI Angkatan Laut yang dimiliki oleh Indonesia, seperti kapal-kapal tahun 1954, 1956, dan senjata pada tahun 1958.

"Pada posisi ini lah DPR mesti ada, supaya memastikan bahwa ketika kita bicara soal bangsa dan negara tentang kedaulatan RI, sudah selesai itu urusan warna-warna putih merah, kuning hijau partai dan lain-lain, untuk kepentingan negara kita harus bersatu," paparnya.

Dalam diskusi itu, Ngabalin juga menyindir ketidakhadiran Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon yang tidak hadir dalam diskusi tersebut. Ia mengimbau Fadli Zon dan Komisi I bisa segera bertindak untuk perairan Natuna.

"Dalam posisi ini lah, saya ingin mengatakan bahwa seluruh (anggota), kalau sahabatku Fadli Zon, dia harus cepat move on, supaya berpikir tentang negara. Jangan nyinyir-nyinyir melulu, kalau dia ada saya ingin bilang begitu. Supaya berpikir sebagai seorang negarawan seperti apa, karena saya sudah ada pengalaman juga waktu saya di Komisi I," tutup Ngabalin.