Portal Berita Ekonomi Senin, 27 Januari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:17 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,09% terhadap Poundsterling pada level 1,3061 USD/GBP.
  • 13:15 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,05% terhadap Euro pada level 1,1030 USD/EUR.
  • 13:14 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,22% terhadap Yen pada level 109,04 JPY/USD.
  • 13:13 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.580 USD/troy ounce.
  • 13:12 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 59,36 USD/barel.
  • 13:11 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 52,90 USD/barel.
  • 12:01 WIB. IHSG - IHSG melemah 1,12% di akhir sesi I.

Berkaca Kasus Wahyu Setiawan, PKS Sebut Dewas KPK Buat KPK Memble

Berkaca Kasus Wahyu Setiawan, PKS Sebut Dewas KPK Buat KPK Memble - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menjadikan penindakan KPK memble. Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian, mengkritik keras kinerja Dewan Pengawas yang menghambat kerja KPK dalam menyelidiki kasus suap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

"Ini bukti awal bahwa revisi UU KPK telah membuat pemberantasan korupsi di Indonesia jadi birokratis dan akhirnya memble," ujar Pipin, Senin (13/1/2020).

Baca Juga: Harusnya, Hasto dan Masinton Laporkan Komisioner KPK ke Dewas Dong!!

Menurut dia, dengan kewajiban penyidik KPK untuk meminta izin penyadapan dan penggeledahan kepada Dewas, hal itu berpotensi bocor dan menghilangkan barang bukti. Prosedur ini dinilai ironis.

"Sangat ironis. Penggeledahan diumumkan sudah dapat izin dan akan dilaksanakan pekan depan. Jangankan hitungan pekan, hitungan menit kalau bocor ya hilang semua barang buktinya," jelasnya.

Pipin berpandangan Dewas KPK bukan sekadar masalah. Namun juga, masalah sistem yang membuat pemberantasan korupsinya mandul. Dia kembali menyinggung proses revisi UU KPK yang sudah dilakukan Pemerintah dan DPR. Jika tak ada revisi, tak akan muncul Dewan Pengawas KPK. Apalagi, Jokowi selaku Presiden juga tak menerbitkan Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK.

"Jika Perppu KPK tidak dikeluarkan Presiden dan atau revisi UU KPK dilakukan DPR, pemberantasan korupsi di Indonesia hanya sekadar mitos. Pejabat negara bebas menerima suap dan uang negara gampang digarong koruptor," ujarnya.

Sebelumnya, dalam UU KPK yang baru yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 terdapat sejumlah pasal kontroversial. Salah satunya yang sudah lama disorot terkait keberadaan Dewan Pengawas KPK. Misalnya, Pasal 47 Ayat (1) mengatur proses penyidikan. Penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan karena izin tertulis dari dewan pengawas.

Lalu, Pasal 47 Ayat (2), izin tertulis dari dewan pengawas bisa diberikan atau tidak dengan paling lama 1x24 jam sejak permintaan izin diajukan. Dewan pengawas juga diatur punya kewenangan izin tertulis terkait penyadapan. Penyadapan ini merujuk Pasal 12B Ayat (1) UU KPK.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,645.97 3,609.41
British Pound GBP 1.00 17,864.79 17,684.32
China Yuan CNY 1.00 1,972.21 1,952.45
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,680.06 13,543.94
Dolar Australia AUD 1.00 9,307.91 9,212.59
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,759.56 1,742.03
Dolar Singapura SGD 1.00 10,095.24 9,993.32
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,091.84 14,940.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,365.74 3,330.61
Yen Jepang JPY 100.00 12,560.89 12,432.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6244.109 -5.101 675
2 Agriculture 1373.668 -16.149 21
3 Mining 1477.166 -4.026 49
4 Basic Industry and Chemicals 971.995 6.046 77
5 Miscellanous Industry 1214.166 -14.289 51
6 Consumer Goods 2063.089 -15.731 57
7 Cons., Property & Real Estate 473.253 0.567 85
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1099.077 2.296 76
9 Finance 1378.649 3.256 92
10 Trade & Service 741.148 -4.067 167
No Code Prev Close Change %
1 INDO 147 198 51 34.69
2 RELI 130 170 40 30.77
3 LMAS 130 155 25 19.23
4 OMRE 930 1,100 170 18.28
5 KOTA 610 720 110 18.03
6 LPIN 256 298 42 16.41
7 INAF 810 925 115 14.20
8 SDPC 108 123 15 13.89
9 ALMI 308 348 40 12.99
10 PEGE 120 135 15 12.50
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 700 525 -175 -25.00
2 LMSH 446 338 -108 -24.22
3 POLA 171 145 -26 -15.20
4 GLOB 406 350 -56 -13.79
5 DMND 1,530 1,350 -180 -11.76
6 PCAR 324 288 -36 -11.11
7 IGAR 336 300 -36 -10.71
8 SKRN 520 466 -54 -10.38
9 NASA 620 560 -60 -9.68
10 KIOS 420 380 -40 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,700 1,690 -10 -0.59
2 TOWR 830 825 -5 -0.60
3 INAF 810 925 115 14.20
4 BMRI 7,775 7,925 150 1.93
5 LMAS 130 155 25 19.23
6 TCPI 6,875 7,000 125 1.82
7 NIKL 695 675 -20 -2.88
8 BBCA 34,200 34,050 -150 -0.44
9 PGAS 1,915 1,880 -35 -1.83
10 BBRI 4,740 4,740 0 0.00