Portal Berita Ekonomi Jum'at, 21 Februari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:57 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka negatif 1% pada level 3.352.
  • 23:56 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka negatif 1% pada level 29.053.
  • 23:55 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka negatif 1,36% pada level 9.683.
  • 23:55 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,31% terhadap Poundsterling pada level 1,2880 USD/GBP.
  • 23:54 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,10% terhadap Euro pada level 1,0794 USD/EUR.
  • 21:16 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,55% terhadap Yen pada level 111,98 JPY/USD.
  • 21:12 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.616 USD/troy ounce.
  • 21:11 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 59,33 USD/barel.
  • 21:10 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 53,73 USD/barel.
  • 16:16 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,28% terhdap Yuan pada level 7,02 CNY/USD.
  • 16:16 WIB. Valas - Rupiah ditutup negatif 0,40% terhadap Dollar AS pada level 13.750 IDR/USD.
  • 15:54 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup negatif 0,17% pada level 27.609.
  • 15:54 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 1,84% pada level 3.030.
  • 15:53 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,50% pada level 3.197.
  • 15:52 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,02% pada level 7.458.

Pindah Ibu Kota, Pemerintah Harus Pikirkan Nasib BMN

Pindah Ibu Kota, Pemerintah Harus Pikirkan Nasib BMN - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah harus secara hati-hati melakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemerintah harus memikirkan Barang Milik Negara (BMN) yang ditinggalkan.

Adanya gagasan untuk memanfaatkan BMN sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau gagasan lainnya yang akan dilakukan harus selalu memperhatikan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan BMN seperti gedung-gedung pemerintah yang berlokasi di Jakarta sepenuhnya berada di bawah kendali Menteri Keuangan.

Baca Juga: Ibu Kota Baru RI Bakal Dapat Contekan dari Korsel

Demikian diungkapkan praktisi hukum dari firma hukum Dentons HPRP, Giovanni Mofsol Muhammad. Menurutnya, pemerintah pusat hanya bisa meminjamkan atau menyewakan BMN kepada pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 tahun untuk kemudian dapat diperpanjang hanya satu kali. Untuk bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya, pemerintah pusat dapat bekerja sama baik dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta atau BUMN.

"Jadi memang bisa dimanfaatkan menjadi RTH, tetapi tidak serta-merta. Karena kendali BMN berada dibawah Menteri Keuangan, tentunya perlu ada kesepakatan pemanfaatan antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Provinsi," jelas Giovanni.

Penggunaan atau pemanfaatan BMN sendiri secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 10 UU 1/2004 mendefinisikan BMN sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Terbatasnya jangka peminjaman BMN kepada pemerintah daerah ini tentu menjadi halangan signifikan pemanfaatan BMN yang akan ditinggalkan pemerintah pusat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apalagi, jika Pemprov DKI ingin mengubah BMN yang sudah tidak terpakai di Jakarta menjadi RTH yang tentunya merupakan sebuah proyek jangka panjang.

"Harus dipikirkan bagaimana BMN yang ditinggalkan ini bisa terus produktif, apakah untuk pemerintah daerah, atau swasta, atau untuk kepentingan umum di jangka panjang, tetapi tanpa melanggar batasan sebagaimana disebutkan di atas," lanjut Giovanni.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri pernah mengusulkan bahwa aset-aset BMN dijual melalui lelang untuk membantu membiayai proses pemindahan ibu kota, atau pemanfaatan BMN secara langsung, yakni aset-aset milik negara di ibu kota lama bisa dimanfaatkan oleh swasta.  Dengan begitu, negara akan mendapat pendapatan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Giovanni menilai bahwa salah satu pemecahan dari permasalahan ini adalah dengan menghibahkan BMN yang ditinggalkan ke pemerintah daerah. Hal ini dimungkinkan berdasarkan PP 27/2014, di mana hibah atas BMN dapat dilakukan atas dasar berbagai pertimbangan, di antaranya untuk kepentingan budaya dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, mekanisme hibah ini tidak akan menghasilkan dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat untuk membangun ibu kota baru.

Sekali lagi, semua alternatif solusi ini harus dikaji dan diputuskan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar apapun kesepakatan yang diraih oleh pemerintah pusat dan daerah, BMN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program-program pemerintah daerah sekaligus juga membantu kebutuhan dana pemerintah pusat untuk membangun ibu kota baru.

"Dan tentunya perlu didukung oleh seperangkat ketentuan peraturan baru yang memayungi langkah yang akan diambil," tandasnya.

Baca Juga

Tag: Pemindahan Ibu Kota, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,680.49 3,643.67
British Pound GBP 1.00 17,831.59 17,652.80
China Yuan CNY 1.00 1,969.31 1,948.60
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,803.68 13,666.33
Dolar Australia AUD 1.00 9,176.69 9,082.64
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,775.78 1,758.07
Dolar Singapura SGD 1.00 9,877.41 9,777.73
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,909.35 14,756.90
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,305.48 3,270.24
Yen Jepang JPY 100.00 12,406.69 12,282.13
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5942.487 13.696 682
2 Agriculture 1293.152 -6.644 22
3 Mining 1454.898 23.213 49
4 Basic Industry and Chemicals 882.997 -1.692 77
5 Miscellanous Industry 1101.999 2.541 51
6 Consumer Goods 1937.534 15.529 57
7 Cons., Property & Real Estate 455.876 -2.662 88
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1017.481 -0.941 78
9 Finance 1349.188 3.336 92
10 Trade & Service 704.200 -0.648 168
No Code Prev Close Change %
1 MINA 50 67 17 34.00
2 PTIS 72 95 23 31.94
3 DNAR 208 256 48 23.08
4 PSDN 148 180 32 21.62
5 ERTX 110 132 22 20.00
6 BRAM 4,260 5,100 840 19.72
7 DEAL 118 140 22 18.64
8 INTD 200 236 36 18.00
9 PRAS 140 165 25 17.86
10 PCAR 238 272 34 14.29
No Code Prev Close Change %
1 GHON 1,680 1,350 -330 -19.64
2 RELI 185 150 -35 -18.92
3 PDES 875 725 -150 -17.14
4 MREI 5,900 5,000 -900 -15.25
5 INDO 130 112 -18 -13.85
6 PBRX 440 384 -56 -12.73
7 EPMT 2,100 1,850 -250 -11.90
8 JMAS 650 575 -75 -11.54
9 PRIM 328 292 -36 -10.98
10 MTPS 320 286 -34 -10.62
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,490 1,475 -15 -1.01
2 MKNT 50 50 0 0.00
3 TOWR 875 880 5 0.57
4 BBCA 33,475 32,975 -500 -1.49
5 ASPI 300 304 4 1.33
6 BBRI 4,480 4,560 80 1.79
7 KPIG 124 125 1 0.81
8 PGAS 1,530 1,555 25 1.63
9 MDKA 1,260 1,300 40 3.17
10 TLKM 3,620 3,630 10 0.28