Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 Februari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:14 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,16% terhadap Yen pada level 110,38 JPY/USD.
  • 13:12 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.644 USD/troy ounce.
  • 13:06 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 55,17 USD/barel.
  • 13:05 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 50,20 USD/barel.
  • 12:00 WIB. IHSG - IHSG melemah 1,08% di akhir sesi I.

Pengguna E-Commerce Indonesia Terbesar di Dunia, CIPS: Sayangnya, Perlindungan Konsumennya Minim

Pengguna E-Commerce Indonesia Terbesar di Dunia, CIPS: Sayangnya, Perlindungan Konsumennya Minim - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Ira Aprilianti, mengatakan bahwa perlindungan konsumen e-commerce di Tanah Air masih minim. Padahal, Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk perkembangan industri ini.

Berdasarkan GlobalWebIndex, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pengguna e-commerce terbesar di dunia. Indonesia menghasilkan transaksi e-commerce sebesar US$20,3 juta pada 2018. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar US$3,3 juta kalau dibandingkan tahun 2017.

Baca Juga: Persaingan E-Commerce, Siapa Juaranya? Si Hijau atau Si Oranye?

Sementara itu, McKinsey melaporkan, industri e-commerce di Indonesia akan tumbuh sepanjang 2017-2022 dan menghasilkan US$20 juta, mendukung 2-3% dari GDP Indonesia dan menyediakan sebanyak 26 juta lapangan pekerjaan.

Ada beberapa persoalan yang berpotensi menghambat pertumbuhan perdagangan e-commerce di Indonesia. Yang pertama adalah belum adanya regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi sangat mendesak sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen e-commerce.

Penggunaan data pribadi dalam penyedia layanan e-commerce tidak jarang disalahgunakan dan diakses untuk kepentingan di luar transaksi yang penyedia platform lakukan. Dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan perusahaan financial technology (fintech), data konsumen disebarluaskan dan diperjualbelikan tanpa seizin konsumen.

RUU ini idealnya mengatur hak dan kewajiban antara penyedia layanan dengan konsumen untuk memperjelas tujuan penggunaan data pribadi dan data apa saja yang boleh diakses oleh penyedia layanan yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Sayangnya, saat ini pembahasan RUU ini masih tertunda karena harus menunggu selesainya pembahasan Omnibus Law.

"Permasalahan selanjutnya adalah awareness di masyarakat dan juga upaya pemerintah yang masih minim. Masyarakat sebagai konsumen belum paham urgensi dari perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka sebagai konsumen. Upaya-upaya pemerintah juga perlu ditingkatkan supaya bisa mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi konsumen," kata Ira dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Ira menambahkan, sebenarnya Indonesia saat ini sudah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). UU lain yang sudah berlaku adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan amandemen dari UU Nomor 11 Tahun 2008.

PP ini sudah mengatur beberapa hal, di antaranya adalah mengenai larangan untuk membagikan dan menggunakan data konsumen ke pihak ketiga dan aturan mengenai data apa saja yang boleh digunakan oleh penyedia layanan e-commerce. Namun, belum ada parameter yang jelas untuk mengukur sejauh mana kinerja para penyedia layanan e-commerce dalam mematuhi regulasi yang berlaku.

Selain itu, persyaratan yang diatur dalam terms and conditions oleh penyedia layanan e-commerce masih berbeda satu sama lain dan belum mengadopsi regulasi yang ada di Indonesia. Umumnya, mereka masih menggunakan terms and conditions yang mengacu ke negara lain, biasanya ke negara tempat asal penyedia layanan tersebut berasal. Dengan mengacu ke regulasi yang ada di Indonesia, persyaratan yang diatur dalam terms and conditions ini diharapkan sama antara satu penyedia layanan dengan penyedia layanan lainnya. Hal ini akan memudahkan konsumen saat mereka mengajukan keluhan.

"Selain itu, perlu adanya konsolidasi antarlembaga pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen. Lembaga pemerintah yang saling terkait idealnya bersinergi dalam merumuskan aturan-aturan perlindungan terhadap para konsumen e-commerce," jelas Ira.

Ia juga menambahkan perlunya ada parameter yang jelas, yang mungkin saja dihasilkan dari konsolidasi dari beberapa lembaga pemerintah, untuk mengukur kinerja penyedia layanan e-commerce dalam mematuhi regulasi yang berlaku. Parameter ini juga dibutuhkan untuk pemetaan lebih lanjut mengenai penyedia layanan.

Selanjutnya, Ira menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat mengenai data pribadi dan urgensi untuk melindunginya. Edukasi dan sosialisasi diharapkan bisa membuat masyarakat menjadi makin kritis saat bertransaksi melalui platform digital.

Baca Juga

Tag: E-commerce, Digital Economy, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sumber lain

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,740.79 3,702.58
British Pound GBP 1.00 18,246.58 18,063.63
China Yuan CNY 1.00 1,999.12 1,978.95
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,035.83 13,896.17
Dolar Australia AUD 1.00 9,270.67 9,175.64
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,801.61 1,783.53
Dolar Singapura SGD 1.00 10,034.19 9,932.93
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,258.35 15,100.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,311.12 3,275.85
Yen Jepang JPY 100.00 12,718.22 12,588.25
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5787.138 -19.912 682
2 Agriculture 1254.692 3.520 22
3 Mining 1426.077 -6.091 49
4 Basic Industry and Chemicals 827.203 -24.357 77
5 Miscellanous Industry 1093.444 18.930 51
6 Consumer Goods 1873.362 -10.597 57
7 Cons., Property & Real Estate 443.350 -0.882 88
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1003.838 -2.751 78
9 Finance 1321.651 0.331 92
10 Trade & Service 688.750 -0.073 168
No Code Prev Close Change %
1 PURE 142 184 42 29.58
2 BRAM 4,500 5,500 1,000 22.22
3 JSKY 130 154 24 18.46
4 DART 250 296 46 18.40
5 IBST 5,100 6,000 900 17.65
6 GPRA 52 60 8 15.38
7 TIRA 204 234 30 14.71
8 BMSR 70 80 10 14.29
9 KIOS 256 290 34 13.28
10 SQMI 270 300 30 11.11
No Code Prev Close Change %
1 AYLS 100 69 -31 -31.00
2 YPAS 182 133 -49 -26.92
3 MINA 90 66 -24 -26.67
4 VRNA 130 100 -30 -23.08
5 SINI 1,245 960 -285 -22.89
6 BBLD 428 344 -84 -19.63
7 INTD 268 216 -52 -19.40
8 RODA 68 55 -13 -19.12
9 MPRO 990 805 -185 -18.69
10 FITT 68 56 -12 -17.65
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 865 870 5 0.58
2 JSKY 130 154 24 18.46
3 DEAL 183 181 -2 -1.09
4 TLKM 3,640 3,590 -50 -1.37
5 MNCN 1,355 1,350 -5 -0.37
6 BBRI 4,490 4,500 10 0.22
7 PURE 142 184 42 29.58
8 BBCA 32,625 32,650 25 0.08
9 ANTM 685 660 -25 -3.65
10 PGAS 1,480 1,500 20 1.35