Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Demokrat Sebut Jiwasraya Kejahatan Sistemik dan Terstruktur: Panja Doang Gak Cukup!

Demokrat Sebut Jiwasraya Kejahatan Sistemik dan Terstruktur: Panja Doang Gak Cukup! Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Fraksi Partai Demokrat DPR RI sedang mematangkan sikap untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait kasus di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) karena tidak cukup hanya diselesaikan dalam bentuk Panitia Kerja (Panja).

"Kami sedang menyiapkan untuk mengambil prakarsa mengajukan penggunaan hak angket bisa di Pansus. Demokrat sedang mematangkan wacana untuk membentuk Pansus Angket Jiwasraya," kata anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dia menjelaskan, tidak masalah apabila Komisi VI DPR RI sudah membentuk Panja terkait persoalan Jiwasraya, dan fraksinya tetap mengusulkan pembentukan Pansus.

Baca Juga: SBY Dituduh Terlibat Perampokan Jiwasraya, Demokrat Ngomel Sejadi-jadinya

Baca Juga: Asuransi-Dana Pensiun Mau Direformasi. Ditanya Gara-Gara Jiwasraya, Jokowi Tegas: Enggak!

Benny menilai kasus Jiwasraya merupakan kejahatan yang sistemik dan terstruktur, yang melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan.

"Kasus kejahatan ini sistemik dan terstruktur, sistemik efeknya dan juga sistemik karena melibatkan sejumlah tokoh yang berada di lingkaran kekuasaan. Karena ini apabila kasusnya hanya di tingkat Panja tidak cukup," ujarnya.

Dia juga menilai kalau kasus tersebut hanya ditangani Kejaksaan tentu tidak efektif karena Kejaksaan di bawah Presiden.

Dia mengaku sudah membaca laporan Kejagung terkait penanganan kasus Jiwasraya dan diduga ada upaya sistemik untuk melokalisasi kasus tersebut hanya dengan menjerat orang-orang tertentu saja.

"Tentu kami akan lobi fraksi-fraksi, ini bukan untuk menjatuhkan Presiden dan pemerintahan. Namun kami mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo," katanya. (Antara)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: