Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus mengatakan, rencana pembentukan panitia khusus atau pansus dalam menelusuri kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya harus dibuat proporsional sesuai kebutuhannya.
Menurutnya, pansus itu dibutuhkan apabila respons dari pemerintah lambat. Selain itu, bila tak menunjukkan iktikad penyelesaian masalah ini secara responsif.
"Tapi, pada penutupan masa sidang kemarin, pimpinan DPR telah bergerak dan kejaksaan juga telah menetapkan tersangkanya dan orang-orang yang disangkakan pun sudah ditahan," kata Deddy dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2020).
Baca Juga: Komisi VI Cium Aktor Korupsi Asabri sama dengan Jiwasraya
Menurut dia, respons pemerintah dalam kasus ini sudah benar. "Jadi, prosesnya sudah sangat advance, sehingga pada rapat pimpinan DPR disepakati dibuat panja (panitia kerja)," ujarnya.
Deddy mengatakan, hal ini dimaksudkan agar proses hukum di kejaksaan bisa dibuat cepat dan efektif, sehingga menurutnya tidak ada urgensi untuk dibuat pansus.
Baca Juga: Skandal Jiwasraya, Bamsoet Mencak-mencak ke Penegak Hukum hingga OJK
Maka itu, menurutnya, pembuatan panitia kerja atau panja itu adalah pilihan yang tepat. Dengan panja, bisa secara proporsional kapasitas legislatif melalui Komisi VI dan Komisi XI pun bisa bekerja secara optimal. Panja pun bisa memanggil Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
"Jadi, masing-masing komisi bisa memanggil pihak-pihak terkait, sesuai porsinya masing-masing. Seperti misalnya Komisi XI yang bisa langsung memanggil OJK," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
