Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

PBB Desak Negara-Negara Kekuatan Dunia Tak Intervensi Konflik Libya

PBB Desak Negara-Negara Kekuatan Dunia Tak Intervensi Konflik Libya Kredit Foto: Un.org
Warta Ekonomi, Berlin -

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak negara-negara kekuatan dunia tak mengintervensi konflik internal Libya. Dia berharap hal itu turut dilakukan negara di kawasan.

Saat membuka konferensi perdamaian Libya di Berlin, Jerman, pada Minggu (19/1), Guterres menekankan perlunya tindakan segera dan tegas untuk mencegah perang saudara di Libya. Ia pun memperingatkan tentang potensi eskalasi regional.

Baca Juga: Putin Sampaikan Pesan untuk Perdamaian Libya

Dia berharap konferensi Libya dapat berkontribusi terhadap upaya gencatan senjata yang berkelanjutan. Pertemuan di Berlin juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan internasional yang akan membantu rakyat Libya menyelesaikan konflik dalam proses politik inklusif.

"Komunike Berlin menegaskan kembali prinsip-prinsip yang mendasar bagi pelestarian perdamaian dan keamanan interasional, seperti kedaulatan dan non-intervensi serta penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Guterres, merujuk pada rancangan deklarasi Berlin yang diharapkan diadopsi para pemimpin negara yang menghadiri konferensi tersebut, seperti dilaporkan laman Anadolu Agency.

Selain Guterres dan Kanselir Jerman Angela Merkel, konferensi perdamaian Libya di Berlin dihadiri sejumlah tokoh lainnya, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo.

Saat ini, Libya memang terpecah menjadi dua kubu, yakni Government of National Accord (GNA) yang dipimpin Perdana Menteri Fayez al-Sarraj dan Libyan National Army (LNA) pimpinan Jenderal Khalifa Haftar. GNA merupakan pemerintahan yang didukung atau diakui oleh PBB.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Shelma Rachmahyanti

Bagikan Artikel: