Bangun Proyek Kilang, Pertamina Optimalkan Industri dalam Negeri

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Pertamina (Persero) terus mempercepat pembangunan kilang sekaligus mengoptimalkan keterlibatan industri dalam negeri pada proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) melalui pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kilang Pertamina (TP2KP).

Diketahui, sesuai Keputusan Menteri BUMN No. 284 tanggal 22 November 2019, TP2KP beranggotakan 4 perusahaan pelat merah, yaitu Pertamina sebagai Ketua Tim serta PT Barata Indonesia (Persero), PT Rekayasa Industri, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Baca Juga: Ke Kilang Balikpapan, Menaker Ida Tinjau Implementasi K3 Pertamina

Setelah melalui koordinasi dan komunikasi intensif, TP2KP kembali menggelar pertemuan gabungan di kantor PT Barata Indonesia, Gresik, Jawa Timur (20/1/2020) untuk menandai dimulainya pelaksanaan tugas tim. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menjelaskan bahwa proyek RDMP dan GRR Pertamina yang tersebar di beberapa lokasi yakni Dumai, Plaju, Cilacap, Balongan, Balikpapan, Tuban, dan wilayah lainnya di Indonesia Timur sudah berjalan sampai tahun 2027.

Proyek dengan investasi hampir mencapai Rp800 triliun tersebut merupakan peluang besar bagi industri nasional untuk berpartisipasi semaksimal mungkin sehingga dapat menumbuhkan kemandirian manufaktur dalam negeri.

"Kesempatan ini harus ditangkap karena proyek sebesar ini tidak akan pernah terjadi lagi kapan pun dan di belahan dunia mana pun," ujar Nicke dalam keterangan yang diterima, Selasa (21/1/2020).

Nicke menambahkan, proyek RDMP/GRR Pertamina tersebut memerlukan pembangunan fasilitas penunjang lainnya seperti storage dan kapal. Hal itu menjadi kesempatan langka bagi industri dalam negeri karena menciptakan kebutuhan yang banyak.

Menurut Nicke, pengadaan peralatan merupakan salah satu porsi terbesar yang berpengaruh pada percepatan pembangunan kilang Pertamina sehingga diperlukan peningkatan peran industri manufaktur dalam negeri.

"Meningkatnya peran serta industri manufaktur dalam negeri secara tidak langsung akan mendukung program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dicanangkan oleh Pemerintah," lanjutnya.

Nicke kembali menuturkan, pada RDMP Balikpapan persentase TKDN akan mencapai 35%. Sementara itu, pada RDMP Cilacap, GRR Tuban, dan Integrated Refinery and Petchem Balongan, TKDN akan mencapai 50%. Bahkan, pada RDMP Balongan Tahap II, TKDN hingga 60%, RDMP Balongan Tahap I dan RDMP/GRR di wilayah Indonesia Timur persentasenya antara 70-90%.

Untuk memastikan TP2KP dapat memberikan hasil yang optimal, Pertamina akan meminta bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan asesmen kemampuan dan kapasitas manufaktur dalam negeri. 

Sementara itu, Kementerian Perindustrian diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, DBC, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan lain-lain.