Pak Menteri, Wapres Maruf Amin dan Orang Sukses Lainnya Lahir dari Priok Lho!

Pak Menteri, Wapres Maruf Amin dan Orang Sukses Lainnya Lahir dari Priok Lho! Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly diminta meminta maaf terkait pernyataan yang menyinggung wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masyarakat Tanjung Priok yang marah atas pernyataan Menkumham menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kemenkumham.

Pengamat politik Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan menerangkan, Yasonna memiliki tiga wajah, yaitu sebagai menteri yang mewakili negara, petinggi PDIP, dan profesor. Yasonna ditekankannya tidak dapat memilah-milah dimensi diri kapan semaunya.

Karena, ketika Yasonna menjadi menteri, maka tanggung jawab utama dia adalah sebagai wakil negara. "Dalam konteks pemimpin negeri, atau elite bangsa, Yasonna tidak bisa menguraikan sebuah komparasi yang membangun stigma jelek pada sebuah komunitas maupun masyarakat," kata Syahganda melalui pesan elektronik, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga: Kantornya Digeruduk Massa Priok, Yasonna Kabur. Nyalinya Ciut, Pak?

"Seorang menteri, seorang penguasa bukanlah pembuat wacana, melainkan bertugas memecahkan masalah," lanjutnya.

Syahganda menguraikan tanggung jawab seorang menteri dalam konteks kriminalitas di sebuah daerah adalah memastikan akurasi data, mencari penyebab, dan membuat program atau agenda aksi sesuai bidangnya.

Dalam rekomendasi kebijakan sosial, misalnya, bisa saja pemerintah membangun sebuah daerah hitam, seperti kompleks prostitusi dan judi, ataupun perkampungan pemakai narkoba, yang dapat dilakukan demi melokalisasi persoalan sosial agar tidak menjalar ke berbagai daerah. Atau langsung pada kebijakan pengentasan kriminalitas.

"Sebagai Menkumham Yasonna dapat saja melakukan pengentasan kriminalitas itu melalui penegakan hukum, seperti memberantas mafia peradilan, memberikan akses kemudahan perkara dan bantuan hukum bagi orang-orang miskin, dan lalu bekerja sama dengan pemerintahan daerah dalam mengentaskan kemiskinan serta kebodohan di sebuah kota," ujarnya.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini