Banjir Underpass Kemayoran, PPK: Kita Saling Bantu, Warga DKI Kan Juga Suka Lewat Sini

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran menanggapi soal wewenang yang diserahkan oleh Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air untuk menyelesaikan banjir di underpass Kemayoran.

Underpass Kemayoran di bawah kendali Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran, dengan jalur koordinasi kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Direktur Perencanaan Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPK) Kemayoran Riski Renando menyayangkan masalah ini diserahkan ke pihak-pihak tertentu.

Baca Juga: Surut Dua Hari Lagi, Petugas Terus Sedot Air di Underpass Kemayoran

"Jadi, bukan dilihat ini lahan pusat atau pemprov. Walaupun yang mengelola Setneg, tapi yang melintasi Warga DKI juga," kata Riski, Minggu (26/1/2020).

Area underpass Kemayoran bukanlah wilayah ekslusif. Ketika terjadi masalah seperti banjir, sepatutnya saling membantu, baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat.

"Bukan lahan ekslusif juga di sini. Tidak bisa kita bilang ini lahan ini dan lahan itu. Menurut saya, mungkin terlalu banyak dikotominya. Perbedaan-perbedaan ini punya siapa dan punya siapa. Ya kita kelola bersama lah, saling bantu-bantu juga," paparnya.

"Karena kami mengelola ini kan juga buat warga DKI, bukan warga Kemayoran saja. Tidak bisa ini Setneg, ini DKI," tutup Riski.