Tingkat Kepuasan Masyarakat Kabupaten Merauke Tinggi, Bupati Petahana Paling Berpeluang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua terbilang cukup tinggi. Bupati petahana, Fredrikus Gebze pun berpeluang memimpin lagi untuk periode berikutnya. Hal itu sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Monitoring Development (IDM) pada pertengahan Januari 2020 lalu.

Baca Juga: Gibran Kalah Telak di Survei, PDIP: Wajar!

Direktur Eksekutive IDM, Fahmi Hafel menjelaskan, survei dengan teman "Siapa Sosok Bupati yang Diinginkan Masyarakat Merauke" itu dilakukan pada tanggal 10 hingga 25 Januari 2020. Survei dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling. Dimana para surveyor melibatkan 1.135 responden dari 150.110 pemilih pada Pemilu 2019. Mereka semua merupakan warga Merauke. 

"Mereka sudah punya hak pilih dari 20 distrik di Kabupaten Merauke dengan margin of error lebih kurang sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen," tandasnya dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (29/1/2020).

Dijelaskannya, demografi responden terdiri dari 50,6 persen orang asli Papua dan 49,4 bukan orang asli Papua. Responden sendiri terdiri dari 48,3 persen laki laki dan 51,7 persen wanita. Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke dibawah kepimpinan Bupati Frederikus Gebze dan Wakil Bupati Sularso cukuplah tinggi.

"Yaitu 67,7 persen masyarakat puas dan hanya 32,3 persen yang tidak dan kurang puas," jelasnya.

Lebih lanjut kata Fahmi, penilaian kinerja ini dipastikan 100 persen dinilai langsung oleh publik mulai dari segmen gender, usia, pendidikan, hingga segmen pendapatannya. Sementara untuk kepuasan di masing-masing distrik hampir keseluruhan tingkat kepuasan pelayanan publik diatas 65 persen persen dengan nilai variatif mulai 65 hingga 67 persen.

"Begitupun dengan angka ketidakpuasan kinerja mulai dari 20 hingga 33 persen," imbuhnya.

Meski demikian, kata dia sebanyak 49,9 persen masyarakat tidak puas dengan penanganan masalah ketenagakerjaan, sedangkan yang merasa puas sebanyak 48,5 persen. Kemudian terkait masalah penanganan jalan 47,1 persen masyarakat tidak puas, dan yang puas 52,9 persen.

“Penanganan infrastruktur ini kita harap masih perlu dimaksimalkan karena tingkat ketidakpuasan masyarakat masih tinggi,” tandasnya.

Meski penanganan masalah ketenagakerjaan mengalami ketidakpuasan yang cukup tinggi, menurut Fahmi, hal tersebut masih sangat wajar. Pasalnya fenomena ini hampir dialami seluruh kabupaten/ kota, serta provinsi di seluruh Indonesia.