Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Walau Dapat Izin Perdana Menteri Inggris, Huawei Malah Dikecam Organisasi Keamanan Siber Ini!

Walau Dapat Izin Perdana Menteri Inggris, Huawei Malah Dikecam Organisasi Keamanan Siber Ini! Kredit Foto: Reuters/Aly Song
Warta Ekonomi, Bogor -

Organisasi keamanan siber terkemuka Inggris menilai betapa rendahnya keamanan siber Huawei, walaupun Perdana Menteri, Boris Johnson memberikan lampu hijau pada perusahaan China itu untuk terlibat dalam pengembangan jaringan 5G di negaranya.

Lengan keamanan siber dari badan intelijen GCHQ Inggris alias National Cyber Security Center (NCSC) pun mengecam keputusan pemerintah terhadap Huawei.

"Berdasarkan pengalaman yang kami alami, keamanan siber dan kualitas teknik Huawei (masih) rendah dan prosesnya tidak transparan," kata NCSC, dikutip dariĀ Business Insider (BI), Rabu (29/1/2020).

Baca Juga: Gegara Inggris Gandeng Huawei di 5G, Amerika Serikat Kalang Kabut! Trump Sampai Lakukan . . . .

Tak cuma itu, NCSC menuding, Huawei dapat dipaksa oleh hukum China untuk menyerahkan informasi tentang Inggris sehingga berisiko merugikan. Di sisi lain, Huawei selalu menyangkal tuduhan-tuduhan serupa.

Ditambah lagi, NCSC juga meninggalkan kritik berbunyi, "pada 2019, peralatan (teknologi) Huawei memiliki kecacatan utama."

Bahkan, Direktur Teknis NCSC, Ian Levy megunggah kiriman blog yang menyatakan ketidakpercayaannya terhadap Huawei. Ia pun meminta operator seluler untuk membatasi penggunaan komponen teknologi Huawei.

"Tak ada yang bisa kami lakukan untuk menghilangkan risiko dalam jaringan telekomunikasi dengan vendor manapun, ini kami lakukan untuk menurunkan risiko ke tingkat yang bisa ditoleransi," tulisnya.

Komentar itu diutarakan setelah Boris Johnson mengabaikan tekanan AS untuk memboikot Huawei dari jaringan 5G di Inggris; malah memilih perusahaan China itu untuk memasok komponen teknologi di bagianĀ non-inti dari jaringan telekomunikasi kelima itu.

Kehadirannya di bagian itu akan dibatasi pada angka 35%. Operator telekomunikasi seperti Vodafone perlu mencari cara untuk memenuhi syarat itu di jaringan mereka.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Tanayastri Dini Isna
Editor: Tanayastri Dini Isna

Bagikan Artikel: