Tahun Ini, 83 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Bakal Direalisasikan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah kembali segera menambah atau merealisasikan lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di sejumlah titik di Indonesia. Rencananya akan menghadirkan sebanyak 83 lembaga penyalur BBM Satu Harga akan segera direalisasikan oleh Pemerintah pada tahun 2020.

Kesiapan ini menyusul komitmen bersama dari 70 Bupati dalam memberikan dukungan terhadap perizinan pembangunan BBM Satu Harga di wilayah masing-masing. Kepala BPH Migas Fansurullah Asa menyampaikan, koordinasi dengan kepala daerah diharapkan dapat mempercepat langkah Kementerian ESDM dalam merealisasikan target 500 titik hingga 2024. 

Baca Juga: Rasio Elektrifikasi 100% Hingga 500 Titik BBM Satu Harga, Ini PR Menteri ESDM Baru

"BPH Migas berkomitmen untuk mengawal pembangunan penyalur BBM Satu Harga sampai dengan akhir Tahun 2024 sebanyak 500 lokasi," jelas Fansurullah Asa di Jakarta, dalam keterangan yang diperoleh, Kamis (30/1/2020).

Sementara itu, anggota komite BPH Migas Ibnu Fajar mengatakan, di sisi lain, pentingnya percepatan perizinan dari Pemerintah Daerah sangat membantu supaya program tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan target.

"Kami minta seluruh Bupati dan kepala daerah untuk berkomitmen membangun penyalur BBM di wilayah masing-masing. Untuk itu, BPH Migas dan kepala daerah menandatangani komitmen untuk mencapai 83 titik BBM satu harga di 2020," jelas Ibnu Fajar.

Dirinya kembali melanjutkan, selama ini selain kondisi geografis terutama di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) kerap menjadi kendala utama dalam pendistribusian BBM Satu Harga, lambannya proses perizinan dan penyesuaian tata ruang mengakibatkan pengusaha menarik minatnya membangun BBM Satu Harga.

"Program BBM Satu Harga ini adalah program percepatan pengadaan BBM di daerah, tapi memang ada saja kendalanya. Tahun lalu kendalanya misalnya perizinan, tata ruang wilayah yang tidak sesuai atau pengusaha yang mundur dari komitmen," kata Ibnu.

Pada tahun 2020, BPH Migas menargetkan pembangunan BBM Satu Harga di 83 titik yang mencakup 13 kecamatan di Sumatera, 13 di Kalimantan, 17 di Bali, 5 di NTB, dan 16 di NTT, 22 di Sulawesi dan Maluku, dan 14 kecamatan di Papua.