PLN dan Direktorat Jenderal Pajak Lakukan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengembangkan kerja sama digitalisasi integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI. Kerja sama yang dilakukan oleh perseroan ini dituangkan dalam nota kesepahaman antara PLN dan DJP untuk mewujudkan transparansi perusahaan dan cooperative compliance secara berkelanjutan.

Agenda penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Dirjen Pajak Suryo Utomo, disaksikan oleh Wakil Menteri (Wamen) 1 BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Budi Gunadi Sadikin, Wamen ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), serta Wamen Keuangan Suahasil Nazara  pada hari Jumat (31/1/2020). 

Baca Juga: PLN Tawarkan Sejumlah Layanan Khusus, dari Kompor Listrik hingga Aplikasi

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, pada tahap ini pihaknya bersama DJP melakukan pengembangan integrasi data perpajakan dengan diberikannya hak akses kepada PLN untuk mendapatkan data Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh lawan transaksi PLN (vendor) dari sistem DJP dan pembentukan SPT Tahunan Badan (proforma).

"Sebagai salah satu Perusahaan BUMN dengan kontribusi pajak yang besar kepada Negara, MoU ini merupakan upaya strategis dalam perbaikan administrasi perpajakan melalui optimalisasi IT dengan memanfaatkan ketersediaan basis data dan sistem informasi perpajakan yang terdapat pada DJP dan PLN sehingga menciptakan transparansi dan meningkatkan kepatuhan (Tax Compliance)," tutur Zulkifli Zaini dalam acara yang berlangsung di Auditorium kantor PLN Pusat.

Manfaat yang diperoleh PLN dengan integrasi tersebut dapat meminimalkan timbulnya sengketa dan menekan biaya kepatuhan Wajib Pajak (Cost Compliance) serta Wajib Pajak lebih fokus menjalankan bisnis prosesnya.

Zulkifli mengakhiri, Nota Kesepahaman ini merupakan sebuah langkah strategis dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan yang lebih terbuka. Pada akhirnya, akan menuju ke arah yang diharapkan yaitu terciptanya cooperative compliance secara berkelanjutan antara PLN sebagai Wajib Pajak dan DJP.