Said Aqil Sebut Ada 3 Embrio Kemandirian pada Nahdlatul Ulama

Warta Ekonomi, Jakarta -

Nahdlatul Ulama memperingati hari lahir ke-94 atau Jami'yyah Diniyyah Islamiyyah Ijtima'iyyah di Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, Jumat malam 31 Januari 2020. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Aqil Siroj, mengatakan bahwa NU ini didirikan tanggal 31 Januari 1926 di Jalan Bubutan Surabaya dan dideklarasikan oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Bisri Syansuri, dan kiai-kiai yang lain. 

"Dengan tujuan membangun embrio pergerakan nasional dalam bingkai Islam ahlussunnah wal jamaah," kata Said Aqil Siroj di lokasi. Ia menjelaskan, peringatan Harlah ke-94 didahului Khotmil Qur’an, istighotsah, tahlil, dan peletakan batu pertama dimulainya groundbreaking perluasan gedung PBNU yang berlangsung sejak Jumat subuh.

"Mudah-mudahan NU senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban amanah diniyyah (peran-peran keagamaan) dan amanah wathoniyyah (peran-peran Kebangsaan) di tengah-tengah masyarakat. Amiin yaa robbal ‘alamin," ujarnya.  

Nahdlatul Ulama, kata dia, akan segera memasuki usia satu abad pada tahun 2026. Langkah-langkah mengukuhkan kemandirian perlu terus dilakukan. Jika menelusuri sejarah, akar kemandirian Nahdlatul Ulama bersendikan pada tiga embrio. 

Pertama, Tahswirul Afkar sebagai pergerakan di bidang dinamisasi pemikiran. Kedua, Nahdlatut Tujjar sebagai pergerakan di bidang revitalisasi ekonomi. Ketiga, Nahdlatul Wathan sebagai pergerakan di wilayah internalisasi ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang berwawasan kebangsaan dan nasionalisme. 

"Ketiga embrio pergerakan ini landasan utama berdirinya Nahdlatul Ulama. Pilar intelektual, ekonomi, dan nasionalisme-lah yang akan mengukuhkan bangunan Nahdlatul Ulama," ujar Said Aqil. 

Menurut dia, pada tiga pilar ini arah khittah kemandirian Nahdlatul Ulama dikukuhkan. Khittah Asasiyyah yang akan menjadi penjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentunya, lanjut Said Aqil, menghadapi era baru persaingan ekonomi global, langkah-langkah revitalisasi menuju penguatan gerakan ekonomi nasional yang bertumpu pada upaya terwujudnya keadilan sosial perlu terus didorong dan diupayakan. 

Kebijakan-kebijakan jangka pendek yang bersifat afirmatif-yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat-- masih perlu dilakukan. 

"Namun lebih dari itu, rancang bangun pengelolaan sumber alam dan anggaran negara harus berpihak kepada kalangan mustadh'afin (budget pro poor)," lanjut dia.