Portal Berita Ekonomi Selasa, 07 April 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:32 WIB. Valas - Rupiah ditutup menguat 0,11% terhadap Dollar AS pada level 16.412 IDR/USD.
  • 18:30 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,08% terhadap Yuan pada level 7,09 CNY/USD.
  • 18:29 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,35% terhadap Yen pada level 108,93 JPY/USD.
  • 18:28 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.643 USD/troy ounce.
  • 18:27 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 33,19 USD/barel.
  • 18:26 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 27,48 USD/barel.

Integrasikan Informasi Perdagangan, Pemerintah Terbitkan PP Nomor 5 Tahun 2020

Integrasikan Informasi Perdagangan, Pemerintah Terbitkan PP Nomor 5 Tahun 2020 - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan. Penerbitan PP bertujuan agar prosedur pengumpulan data dan/atau informasi perdagangan menjadi terintegrasi untuk mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.

Penerbitan PP ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk membentuk PP yang mengatur sistem informasi perdagangan. PP tersebut ditetapkan pada 16 Januari 2020 dan diundangkan pada 20 Januari 2020.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Bisa Tuntaskan 20 Perjanjian Dagang Internasional

"PP No. 5 tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan diharapkan dapat menjadi mekanisme pengelolaan data dan informasi perdagangan yang terintegrasi sehingga dapat mengendalikan kebijakan perdagangan. Sistem informasi sangat diperlukan untuk melaksanakan suatu keputusan yang membutuhkan ketersediaan data perdagangan dan/atau informasi perdagangan secara cepat, akurat, dan mutakhir," kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (4/2/2020). 

Menurut Mendag, pemanfaatan sistem informasi dalam lingkup perdagangan terkait erat dengan aspek kebijakan, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan publik. Untuk itu, PP No. 5 Tahun 2020 dapat mengoptimalisasi kebijakan dan/atau pengendalian di bidang perdagangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Mendag menjelaskan, dalam penyelenggaraannya, sistem informasi perdagangan terdiri atas sistem informasi perdagangan nasional yang dikembangkan menteri dengan lingkup nasional dan sistem informasi perdagangan daerah yang dikembangkan pemerintah daerah dengan lingkup daerah. Sistem informasi perdagangan ini juga harus memiliki prinsip yaitu transparansi, kehati-hatian, keterpercayaan, dan akuntabilitas. 

Dalam pelaksanaannya, Kemendag meminta kepada pelaku usaha untuk memberikan data dan informasi perdagangan. "Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan data akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, rekomendasi penghentian sementara kegiatan perdagangan kepada lembaga penerbit perizinan di bidang perdagangan, atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tutur Mendag. 

Selain pelaku usaha, kementerian/lembaga (k/l), lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, Bank Indonesia, OJK, dan BPS juga wajib memberikan data dan informasi kepada Kemendag. Apabila mereka tidak memberikan data yang dibutuhkan juga akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam mengintegrasikan sistem informasi perdagangan nasional, lanjut Mendag, Kemendag membuat klasifikasi data perdagangan dan/atau informasi perdagangan yang dapat dibagi pakai dan berbagi pakai data perdagangan dan/atau informasi perdagangan berdasarkan hasil klasifikasi dimaksud. Sistem pengintegrasian juga dapat dilakukan pada sistem informasi yang dikembangkan Bank Indonesia, OJK, dan k/l lainnya. 

Sementara untuk mengintegrasikan sistem informasi perdagangan daerah, gubernur dan bupati/wali kota akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendag terkait dengan teknis pengembangan dan integrasi sistem informasi perdagangan serta kontinuitas, interoperabilitas, dan kemutakhiran data perdagangan dan/atau informasi perdagangan. 

"Sinergitas sistem informasi perdagangan antarkementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan instansi/lembaga inilah yang merupakan substansi utama dalam PP mengenai sistem informasi perdagangan," tambah Mendag. 

Lebih lanjut Mendag menyampaikan, untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem informasi perdagangan daerah, Kemendag akan memberikan fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, dan/atau pendidikan dan pelatihan.

"Kemendag juga mengawasi penyelenggaraan sistem informasi perdagangan daerah melalui pemantauan dan evaluasi. Pengawasan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun," ujarnya. 

Sistem informasi perdagangan yang telah ada sebelum PP ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama dua tahun sejak PP ini diundangkan. Sistem informasi perdagangan nasional wajib dibangun paling lama dua tahun sejak PP  ini diundangkan. 

"Pada saat PP ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem informasi perdagangan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini," pungkas Mendag. 

Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu pengadaan APD dan fasilitas pendidikan online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik di sini.

Baca Juga

Tag: Kementerian Perdagangan (Kemendag), peraturan pemerintah, keterbukaan informasi, Perdagangan

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Antara

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,424.03 4,379.43
British Pound GBP 1.00 20,364.20 20,151.69
China Yuan CNY 1.00 2,346.53 2,321.91
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,638.78 16,473.22
Dolar Australia AUD 1.00 10,014.88 9,910.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,145.86 2,124.45
Dolar Singapura SGD 1.00 11,548.29 11,432.59
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,996.50 17,810.85
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,811.86 3,765.31
Yen Jepang JPY 100.00 15,277.55 15,121.37
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4811.827 188.398 686
2 Agriculture 983.609 47.606 22
3 Mining 1256.575 31.049 49
4 Basic Industry and Chemicals 680.711 28.193 78
5 Miscellanous Industry 757.260 20.569 51
6 Consumer Goods 1789.993 77.272 57
7 Cons., Property & Real Estate 349.330 23.246 89
8 Infrastruc., Utility & Trans. 871.077 45.961 78
9 Finance 1027.843 37.379 92
10 Trade & Service 608.315 11.702 170
No Code Prev Close Change %
1 MTPS 200 270 70 35.00
2 HKMU 91 118 27 29.67
3 KMTR 200 258 58 29.00
4 FREN 76 95 19 25.00
5 CTRA 456 570 114 25.00
6 LRNA 125 156 31 24.80
7 WIKA 910 1,135 225 24.73
8 PTPP 570 710 140 24.56
9 WSKT 510 635 125 24.51
10 LPCK 482 600 118 24.48
No Code Prev Close Change %
1 INAI 430 400 -30 -6.98
2 AKSI 258 240 -18 -6.98
3 LMSH 350 326 -24 -6.86
4 EPMT 2,190 2,040 -150 -6.85
5 HRME 498 464 -34 -6.83
6 NZIA 264 246 -18 -6.82
7 JAST 470 438 -32 -6.81
8 AMAG 294 274 -20 -6.80
9 KBLI 500 466 -34 -6.80
10 DUCK 515 480 -35 -6.80
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,890 3,020 130 4.50
2 REAL 82 77 -5 -6.10
3 BBCA 27,475 28,675 1,200 4.37
4 BTPS 1,805 2,230 425 23.55
5 ANTM 464 540 76 16.38
6 BBNI 4,010 4,290 280 6.98
7 FREN 76 95 19 25.00
8 PGAS 800 895 95 11.88
9 WSKT 510 635 125 24.51
10 BRPT 1,000 1,000 0 0.00