Boris Johnson Yakin Inggris Lebih Sejahtera Selepas Tinggalkan UE, Ini Alasannya

Warta Ekonomi, London -

Perdana Menteri Boris Johnson menegaskan Inggris akan semakin sejahtera selepas meninggalkan Uni Eropa (UE). Dia mengungkapkan kalau kedaulatan akan meningkatkan ekonomi Inggris.

Selama ini UE dianggap mengekang kedaulatan Inggris sebagai negara besar. Apalagi Inggris hanya dianggap sebagai arus bawah selama menjadi anggota. UE lebih banyak dikuasai Prancis dan Inggris yang mendominasi dalam segala lini organisasi blok tersebut.

Baca Juga: Brexit Dinilai Beri Keuntungan Buat Indonesia

Setelah lepas dari UE, Inggris juga tidak akan tunduk dan mengabaikan semua aturan dan regulasi UE. Johnson menegaskan, UE telah gagal mewujudkan kesepakatan perdagangan yang mengizinkan perdagangan bebas tarif dan kuota terhadap produk impor.

“Sekarang tidak perlu kesepakatan perdagangan bebas yang menerima aturan UE dalam kebijakan kompetisi, subsidi, perlindungan sosial, lingkungan, atau hal lainnya. UE seharusnya menerima aturan UE,” ujar Johnson dilansir Reuters.

Johnson justru akan mempertahankan standar tinggi.

“Kita telah membuat pilihan kita. Kita menginginkan perdagangan bebas seperti Kanada. Tapi, hal itu sepertinya tidak sukses. Kemudian perdagangan kita akan berdasarkan Kesepakatan Penarikan dari UE,” katanya.

Dia juga akan berbicara kepada pengusaha, think tank dan para duta besar mengenai kebijakan baru.

“Pilihannya secara empati adalah bukan ‘dealor no-deal’,” kata Johnson.

Pertanyaannya, kata dia, apakah Inggris sepakat dengan hubungan dagang dengan UE dibandingkan dengan Kanada ataupun Australia.

Saat ini perdagangan UE dan Australia berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan ada kesepakatan spesifik untuk produk tertentu. Australia juga dalam proses negosiasi perdagangan dengan UE.

Seorang negosiator Inggris menyatakan bahwa UE yang menjadi mitra perdagangan terbesar Inggris justru meminta kembali pada kesepakatan perceraian di mana London harus tunduk pada aturan UE untuk mengamankan perdagangan bebas.

PM Irlandia Leo Varadka dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean Yves Le Drian khawatir Inggris akan diputus oleh UE karena tidak mau disetarakan dalam aturan standar lingkungan, buruh, dan bantuan negara.