Temukan Puluhan Penambangan Liar, Begini Reaksi Wagub Jabar

Warta Ekonomi, Bandung -

Potensi kekayaan alam di Jawa Barat memang menjadi daya tarik bagi banyak pengusaha tambang. Namun, masih banyak ditemukan perusahaan tambang tidak memedulikan urusan perizinan.

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan hasil inspeksi mendadak (sidak) teranyar yaitu galian pasir di kaki Gunung Tampomas Kabupaten Sumadeng pada 2 Februari 2020 lalu, masih dijumpai puluhan perusahaan tambang tanpa izin.

Uu pun menuturkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar tidak menutup pintu untuk perusahaan yang ingin melakukan aktivitas penambangan asal memenuhi prosedur dan izin yang sesuai.

"Bukan kami tak mengizinkan mereka (perusahaan tambang) untuk usaha, tapi ingin tertib lingkungan, masyarakat aman, dan lain sebagainya," ujar Uu usai kegiatan KOPDAR (Komunikasi Pembangunan Daerah) di The Green Forest Resort, Kab. Bandung Barat, Kamis (6/2/2020).

Baca Juga: Bekas Sekda Jabar Kemaruk, Minta Rp1 Miliar buat Muluskan Izin Meikarta

Uu menegaskan pentingnya kolaborasi Pentahelix ABCGM (akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan media) juga kesadaran masyarakat terkait untuk memaksimalkan penataan pertambangan.

"Kami terbatas pendengaran dan penglihatan, maka para wakil yang mengetahui daerahnya masing-masing, (mari) kita berkoordinasi," katanya.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka 'Sosialisasi Antikorupsi dan Pengelolaan Pertambangan di Jabar' pada Jumat (7/2/20) di The Arnawa Hotel, Kabupaten Pangandaran. 

Rapat yang dipimpin  ini akan dihadiri para Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jabar untuk berkoordinasi terkait penambangan liar alias ilegal di berbagai wilayah Jabar.

"Kami (Pemda Provinsi Jabar) memantau, melihat, dan mendeteksi tempat-tempat galian yang saya datangi. Oleh karena itu, kami akan menindaklanjuti (temuan sidak) dengan mengumpulkan para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota karena mereka memiliki fungsi pengawasan," jelasnya

Selain itu, rakor ini sekaligus menindaklanjuti hasil sidak yang dilakukan wagub di mana temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pengusaha tambang tidak mengantongi izin resmi dari Pemda Provinsi Jabar.

"Izin itu 'kan dikeluarkannya tidak tiba-tiba, ada persyaratan tertentu dan juga ada teori-teori tertentu dalam penggalian pertambangan," pungkasnya.