Portal Berita Ekonomi Jum'at, 10 April 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Tak Penuhi Panggilan, KPK Bilang Zulhas Minta Penjadwalan Ulang

Tak Penuhi Panggilan, KPK Bilang Zulhas Minta Penjadwalan Ulang - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2009-2014 Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta penjadwalan ulang untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014.

Diketahui, KPK pada Kamis memanggil Wakil Ketua MPR RI dan juga Ketua Umum DPP PAN itu sebagai saksi untuk tersangka pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Surya Darmadi (SUD).

Baca Juga: Pakar Sebut Zulkifli Hasan Bisa Duduki Kembali Kursi Ketum PAN

"Berdasarkan konfirmasi yang kami terima, yang bersangkutan tidak bisa hadir dan meminta dijadwal ulang 14 Februari. Beliau akan siap hadir untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi perizinan perhutanan tahun 2014," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Ali menyatakan, alasan Zulhas tidak memenuhi panggilan penyidik karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan.

"Alasannya tidak hadir karena beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, jadi dijadwal ulang," ujar Ali.

Diketahui pada panggilan pertama Kamis (16/1), Zulhas juga tidak memenuhi panggilan KPK. Diketahui, KPK pada 29 April 2019 telah mengumumkan tiga tersangka terdiri dari perorangan dan korporasi, yakni PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta (SRT), dan pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Surya Darmadi (SUD).

Nama Zulhas sempat disebut dalam kontruksi perkara tiga tersangka tersebut. Pada 9 Agustus 2014 Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu Annas Maamun.

Dalam surat itu, Menteri Kehutanan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodasi melalui pemerintah daerah.

Adapun, hubungan antara korporasi dengan dua orang tersangka lainnya, yaitu diduga pertama, perusahaan yang mengajukan permintaan pada mantan Gubernur Riau Annas Maamun diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.

Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu pengadaan APD dan fasilitas pendidikan online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik di sini.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Baca Juga

Tag: Zulkifli Hasan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Muhammad Syahrianto

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,342.17 4,294.39
British Pound GBP 1.00 20,236.28 20,028.46
China Yuan CNY 1.00 2,309.57 2,286.24
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,322.21 16,159.80
Dolar Australia AUD 1.00 10,162.21 10,059.48
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,104.82 2,083.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,448.56 11,330.67
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,727.55 17,544.69
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,765.22 3,719.17
Yen Jepang JPY 100.00 14,982.75 14,830.95
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4649.079 22.384 691
2 Agriculture 994.550 16.129 22
3 Mining 1228.083 0.039 49
4 Basic Industry and Chemicals 654.954 1.090 78
5 Miscellanous Industry 759.692 32.649 52
6 Consumer Goods 1733.672 35.676 58
7 Cons., Property & Real Estate 339.130 4.765 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 823.964 2.628 78
9 Finance 986.392 -5.196 92
10 Trade & Service 597.268 -3.267 172
No Code Prev Close Change %
1 RONY 100 135 35 35.00
2 CBMF 160 216 56 35.00
3 KBAG 135 182 47 34.81
4 ENVY 93 125 32 34.41
5 PEGE 160 208 48 30.00
6 BOSS 59 76 17 28.81
7 PORT 535 640 105 19.63
8 BEST 120 140 20 16.67
9 LPLI 72 83 11 15.28
10 MPPA 93 107 14 15.05
No Code Prev Close Change %
1 IDPR 200 186 -14 -7.00
2 ISSP 143 133 -10 -6.99
3 VINS 129 120 -9 -6.98
4 HRME 402 374 -28 -6.97
5 DFAM 402 374 -28 -6.97
6 KONI 460 428 -32 -6.96
7 DART 288 268 -20 -6.94
8 TBMS 650 605 -45 -6.92
9 ADMF 8,000 7,450 -550 -6.88
10 JAST 380 354 -26 -6.84
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,030 1,120 90 8.74
2 BBRI 2,820 2,790 -30 -1.06
3 REAL 67 67 0 0.00
4 BBCA 28,175 27,975 -200 -0.71
5 TLKM 3,110 3,120 10 0.32
6 BTPS 2,660 2,940 280 10.53
7 BMRI 4,770 4,670 -100 -2.10
8 PGAS 855 835 -20 -2.34
9 BBNI 4,010 3,990 -20 -0.50
10 KAEF 1,340 1,370 30 2.24