Pilwagub DKI Harus Steril dari Money Politics

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, berharap dalam proses pemilihan Wagub DKI tidak ada money politics. Ia menduga, terhambatnya pemilihan wakil gubernur (Pilwagub) karena belum ada kesepakatan antara partai pengusung dengan para anggota DPRD DKI Jakarta.

"Ini harus steril dari transaksi politik atau money politics ya karena ada kecurigaan kenapa proses ini selalu buntu di DPRD atau DPR. Ada beberapa wilayah yang sampai periodenya berakhir tidak punya wagub. Misalnya, Rano Karno dulu menjadi gubernur Banten menggantikan Atut, tapi sampai berakhir tidak ada wagubnya," terang Pangi, Senin (10/2/2020).

Baca Juga: Pengamat: Di Atas Kertas, Cawagub PKS Kalah dari Gerindra

Oleh karena itu, ia meminta segenap lembaga terkait bisa ikut mengawasi dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta ini.

"PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan polisi harus memeriksa. Saya lihatnya ini karena belum 'cair' atau sepakat antara partai pengusung dengan anggota DPRD. Kalau nanti ditelusuri ada money politics sangat disayangkan ya. Jadi, saya mencermati kalau enggak dipilih-pilih berarti kesalahan ada di DPRD DKI," pungkasnya.

Diketahui, awal pengajuan nama kandidat wagub DKI, PKS memberikan nama Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Setelah lama tak diproses, Partai Gerindra kemudian mengusung empat nama. Mereka adalah Sekda DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria.

Dari keempat nama tersebut hanya Riza Patria yang dipilih untuk diduelkan dengan Nurmansjah Lubis di DPRD DKI Jakarta.