Penolakan Pembangunan Gereja di Kepulauan Riau dan Ironi Simboliasi Terowongan Toleransi Ala Jokowi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Jokowi memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Idham Azis segera menindak tegas peristiwa intoleransi berupa penolakan pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

"Mestinya daerah itu bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah jadi saya perintahkan kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri, tegas ini harus diselesaikan," tegas Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Tegas Jokowi: Mereka Itu ISIS Eks WNI

Jokowi menegaskan dirinya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa konstitusi menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya.

"Jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh masyarakat," ujar Presiden.

"Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada di Tanjung Balai Karimun maupun masjid yang ada di Minahasa Utara, harus dirampungkan. Karena menjadi preseden yang tidak baik, mungkin nanti bisa menjalar ke daerah lain," ujar Presiden.

Peristiwa intoleransi penolakan pembangunan gereja itu menjadi ironis, sebab, beberapa hari lalu Jokowi baru saja memaparkan kondisi toleransi umat beragama di Australia. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mewacanakan dibangunnya terowongan toleransi yang menghubungkan antara Gereja Katerdal dan Masjid Istiqlal, Jakarta. Ide simbolisasi toleransi ini bahkan dikritik oleh Setara Institute, karena dinilai hanya sebatas selebrasi simbolik saja, dan tak menyelesaikan akar masalah intoleransi di Indonesia.