Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 Februari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:20 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Menggunakan Aplikasi Ride-Hailing - Indonesia 49%, Singapura 45%, Brazil 40%, Meksiko 40%, Malaysia 31%, China 30%, India 29%, Vietnam 24%
  • 10:16 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Menggunakan Aplikasi Keuangan - Thailand 65%, Malaysia 49%, Singapura 46%, Filipina 37%, Vietnalm 36%, Indonesia 33%, China 29%, India 29%
  • 10:13 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Melakukan Belanja Online - Indonesia 80%, Thailand 69%, Filipiina 66%, China 64%, Malaysia 64%, Vietnam 59%, India 55%, Singapura 51%

Tolak WNI Bekas ISIS Pulang, Ini Alasan Kenapa Pemerintah Dianggap Tak Melanggar HAM

Tolak WNI Bekas ISIS Pulang, Ini Alasan Kenapa Pemerintah Dianggap Tak Melanggar HAM - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia tidak melanggar hak kemanusiaan dan hak kewarganegaraan ketika menolak untuk memulangkan WNI mantan anggota Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Suriah.

Menurut dia, hal ini dikarenakan mereka sudah bukan WNI lagi. Hikmahanto juga mempertanyakan dasar kemanusiaan yang dipakai ketika mereka mereka yang tergabung dalam ISIS itu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang tidak berdosa.

Baca Juga: Pastikan WNI Eks ISIS Tak Dipulangkan, Apa Kabar Nasib Anak-Anak?

"Kalau saya perhatikan bahwa alasan kemanusiaan itu akan berakhir ketika keselamatan dari bangsa dan negara itu sudah mulai muncul. Kita harus tahu bahwa kalau misalnya mereka kembali dan kita tidak bisa menanggulangi penyebaran paham ideologi dari ISIS ini, nanti ujungnya akan mengganggu keselamatan dari bangsa ini sendiri," kata Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu.

Menurut dia, landasan negara untuk menyikapi kebijakan untuk memulangkan atau tidaknya tentu didasarkan terhadap mereka mereka yang bergabung pada ISIS ini merupakan WNI atau bukan.

Karena kalau bukan WNI lagi, kata Hikmahanto, tentunya tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk memulangkan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 sudah disebutkan bahwa, seseorang itu bisa secara otomatis kehilangan kewarganegaraan apabila memenuhi beberapa kualifikasi.

"Ada dua kualifikasi yang utama. Pertama, dalam pasal 23 huruf d adalah kalau mereka ikut di dalam dinas tentara asing. Di situ bukan disebut negara. Jadi ikut tentara asing. Yang dimaksud tentara asing ini bisa pemberontak mungkin dan lain sebagainya,” ujar peraih Doktoral dari Universitas Nottingham, Inggris ini.

Kedua, sesuai dengan pada pasal 23 huruf f adalah apabila mereka mengangkat sumpah untuk setia pada sebuah negara atau bagian dari negara. Menurut Hikmahanto, jika ISIS ini merupakan pemberontak dan merupakan bagian dari negara serta eks-WNI itu sudah melakukan sumpah setia, maka mereka sudah kehilangan kewarganegaraan.

Baca Juga

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Hikmahanto Juwana

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Wahyu Putro A

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,691.55 3,654.62
British Pound GBP 1.00 17,848.74 17,668.40
China Yuan CNY 1.00 1,968.03 1,948.14
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,845.89 13,708.12
Dolar Australia AUD 1.00 9,132.75 9,039.13
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,777.07 1,759.32
Dolar Singapura SGD 1.00 9,884.98 9,783.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,942.48 14,788.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,304.51 3,267.73
Yen Jepang JPY 100.00 12,366.82 12,242.67
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.255 -60.232 682
2 Agriculture 1274.685 -18.467 22
3 Mining 1443.508 -11.390 49
4 Basic Industry and Chemicals 860.734 -22.263 77
5 Miscellanous Industry 1091.453 -10.546 51
6 Consumer Goods 1911.747 -25.787 57
7 Cons., Property & Real Estate 450.953 -4.923 88
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1021.452 3.971 78
9 Finance 1338.394 -10.794 92
10 Trade & Service 695.178 -9.022 168
No Code Prev Close Change %
1 MINA 67 90 23 34.33
2 BSSR 1,890 2,310 420 22.22
3 TALF 248 290 42 16.94
4 STTP 7,700 9,000 1,300 16.88
5 INTD 236 268 32 13.56
6 PRIM 292 330 38 13.01
7 JAWA 80 89 9 11.25
8 PEGE 134 149 15 11.19
9 RODA 58 64 6 10.34
10 DEAL 140 154 14 10.00
No Code Prev Close Change %
1 AYLS 204 153 -51 -25.00
2 RELI 150 113 -37 -24.67
3 YPAS 298 228 -70 -23.49
4 TIRA 256 202 -54 -21.09
5 KICI 228 180 -48 -21.05
6 ASBI 298 240 -58 -19.46
7 OCAP 114 93 -21 -18.42
8 ITMA 400 330 -70 -17.50
9 PGLI 344 290 -54 -15.70
10 LMSH 282 242 -40 -14.18
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,475 1,440 -35 -2.37
2 TOWR 880 860 -20 -2.27
3 MDKA 1,300 1,340 40 3.08
4 BBCA 32,975 33,075 100 0.30
5 MKNT 50 50 0 0.00
6 DEAL 140 154 14 10.00
7 TLKM 3,630 3,690 60 1.65
8 TELE 177 156 -21 -11.86
9 BBRI 4,560 4,510 -50 -1.10
10 PGAS 1,555 1,525 -30 -1.93