Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 Februari 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:20 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Menggunakan Aplikasi Ride-Hailing - Indonesia 49%, Singapura 45%, Brazil 40%, Meksiko 40%, Malaysia 31%, China 30%, India 29%, Vietnam 24%
  • 10:16 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Menggunakan Aplikasi Keuangan - Thailand 65%, Malaysia 49%, Singapura 46%, Filipina 37%, Vietnalm 36%, Indonesia 33%, China 29%, India 29%
  • 10:13 WIB. Pengguna Internet Dewasa Yang Melakukan Belanja Online - Indonesia 80%, Thailand 69%, Filipiina 66%, China 64%, Malaysia 64%, Vietnam 59%, India 55%, Singapura 51%

Pemda Terapkan Elektronifikasi Transaksi Dorong Transformasi Digital

Pemda Terapkan Elektronifikasi Transaksi Dorong Transformasi Digital - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)-Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (BI)-Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri)-Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu)-Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang diwakili oleh Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) di Aula Graha Swala, Gedung Ali Wardhana Lantai 1, Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.

Tujuan kesepakatan tersebut adalah mendorong transformasi digital di daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan dan perluasan ETP pada khususnya dan transaksi pembayaran ritel di masyarakat pada umumnya untuk Indonesia Maju.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Bonus 5 Kali bagi Pekerja, Begini Hitungannya

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dalam program prioritas penyederhanaan birokrasi, strategi pemerintah adalah melalui penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi pelayanan publik melalui RUU Cipta Kerja. "Kebijakan lain yang tak kalah penting dalam penyederhanaan birokrasi adalah penyelenggaraan e-government," ujarnya di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Hal senada juga diungkapkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang menilai pentingnya penandatanganan Nota Kesepahaman Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ini agar dana Pemerintah Pusat yang ditransfer ke Pemerintah Daerah dapat dikeluarkan secara efektif dan efisien sehingga tepat sasaran. "Salah satu kunci efektif dan efisien adalah mekanisme penggunaanya dan mekanisme pengawasannya," paparnya.

Sementara itu, Gubernur BI menyampaikan bahwa terdapat tiga manfaat dengan percepatan dan perluasan ETP. Pertama, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah, dan inklusivitas ekonomi di pusat daerah, serta pemerataan kesejahteraan.

"Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik. Ketiga, mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital," tambah Perry.

Selanjutnya, Menkeu menjelaskan bahwa ETP apabila dimanfaatkan dengan baik akan menjadi sarana untuk mencapai tujuan di antaranya: 1) Deliverable Assurance, ETP menjamin bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat; 2) Data Utiilisation, data dapat diolah dan menjadi feedback; 3) Continous Improvement, karena data yang timely dapat digunakan untuk perbaikan terus-menerus; 4) Mendukung fiskal nasional, ETP dapat otomatisasi pemotongan pajak sehingga meningkatkan pemungutan pajak; serta 5) Mendorong perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang makin baik.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam melakukan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan ETP, pengintegrasian pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital.

Hal ini sekaligus mendukung pencapaian program sinergi elektronifikasi, khususnya terkait ETP, yang disepakati dalam Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) pada tanggal 28 Mei 2019.

Penandatanganan kesepakatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Di tengah makin tingginya kebutuhan Pemda untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemda dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance, Pemerintah dan BI terus mendukung program ETP sebagai upaya mewujudkan hal tersebut. Hal ini tidak saja berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan, tetapi juga berdampak positif di sisi masyarakat dengan meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran.

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini juga ditujukan untuk mewujudkan sinergi dalam mendorong ETP, memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan, serta membentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) P2DD, pembentukan TP2DD.

Selain itu, dapat menjadi pedoman bagi penerbitan peraturan daerah, serta sebagai dasar bagi pelaksanaan percepatan dan perluasan ETP sebelum diterbitkannya peraturan atau ketentuan formal yang mengatur ETP. Di samping kolaborasi para pihak, hal ini juga akan memperkuat sinergi dengan pihak lain termasuk industri mengingat luasnya dimensi program ETP.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sekaligus menandai pembentukan Pokjanas P2DD sebagai forum koordinasi dan harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dalam implementasi ETP. Sementara itu di tingkat daerah, koordinasi akan diwadahi dalam TP2DD yang akan segera dibentuk oleh Pemda baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Kantor Perwakilan BI setempat.

Baca Juga

Tag: Ekonomi Indonesia, elektronifikasi, Digital Economy

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Agus Aryanto

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,691.55 3,654.62
British Pound GBP 1.00 17,848.74 17,668.40
China Yuan CNY 1.00 1,968.03 1,948.14
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,845.89 13,708.12
Dolar Australia AUD 1.00 9,132.75 9,039.13
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,777.07 1,759.32
Dolar Singapura SGD 1.00 9,884.98 9,783.13
EURO Spot Rate EUR 1.00 14,942.48 14,788.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,304.51 3,267.73
Yen Jepang JPY 100.00 12,366.82 12,242.67
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.255 -60.232 682
2 Agriculture 1274.685 -18.467 22
3 Mining 1443.508 -11.390 49
4 Basic Industry and Chemicals 860.734 -22.263 77
5 Miscellanous Industry 1091.453 -10.546 51
6 Consumer Goods 1911.747 -25.787 57
7 Cons., Property & Real Estate 450.953 -4.923 88
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1021.452 3.971 78
9 Finance 1338.394 -10.794 92
10 Trade & Service 695.178 -9.022 168
No Code Prev Close Change %
1 MINA 67 90 23 34.33
2 BSSR 1,890 2,310 420 22.22
3 TALF 248 290 42 16.94
4 STTP 7,700 9,000 1,300 16.88
5 INTD 236 268 32 13.56
6 PRIM 292 330 38 13.01
7 JAWA 80 89 9 11.25
8 PEGE 134 149 15 11.19
9 RODA 58 64 6 10.34
10 DEAL 140 154 14 10.00
No Code Prev Close Change %
1 AYLS 204 153 -51 -25.00
2 RELI 150 113 -37 -24.67
3 YPAS 298 228 -70 -23.49
4 TIRA 256 202 -54 -21.09
5 KICI 228 180 -48 -21.05
6 ASBI 298 240 -58 -19.46
7 OCAP 114 93 -21 -18.42
8 ITMA 400 330 -70 -17.50
9 PGLI 344 290 -54 -15.70
10 LMSH 282 242 -40 -14.18
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,475 1,440 -35 -2.37
2 TOWR 880 860 -20 -2.27
3 MDKA 1,300 1,340 40 3.08
4 BBCA 32,975 33,075 100 0.30
5 MKNT 50 50 0 0.00
6 DEAL 140 154 14 10.00
7 TLKM 3,630 3,690 60 1.65
8 TELE 177 156 -21 -11.86
9 BBRI 4,560 4,510 -50 -1.10
10 PGAS 1,555 1,525 -30 -1.93