Portal Berita Ekonomi Minggu, 12 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

KPPU Sudah Serahkan Saran Soal Impor Bawang Putih ke Pemerintah

KPPU Sudah Serahkan Saran Soal Impor Bawang Putih ke Pemerintah
WE Online, Jakarta -

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menerbitkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) untuk komoditas bawang putih dengan total volume 103.000 ton. 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) meminta agar pemerintah tidak bersikap diskriminasi terhadap importir bawang putih dengan mendahulukan pihak-pihak tertentu. Sudah seharusnya yang telah memenuhi persyaratan diberikan izin. 

 

Komisioner KPPU Guntur Saragih mengungkapkan bila idak perlu ada penahanan-penahanan dan sebaliknya prioritas kepada pihak-pihak tertentu.

 

"Dengan kata lain bahwa realisasi impor tidak boleh ditahan karena ini merupakan kebutuhan reguler," katanya. 

 

Baca Juga: Anggota Komisi IV DPR Deddy Mulyadi Sebut Tanah Indonesia Gak Cocok Tanam Bawang Putih

 

KPPU telah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai importasi bawang putih yang menyebabkan adanya arah perubahan kebijakan.

 

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing berharap Kementan dapat menjalankan keterbukaan emnegnai nama perusahaan yang telah ditunjuk sebagai importir bawang putih. 

 

Transparansi ini, kata dia, justru bisa mendukung Kementan memperbaiki prosedur penetapan RIPH dan pembagian kuota impor. "Mentan ini baru, biar ada perbaikan juga di tubuh Kementan sendiri supaya tak ada polemik lagi ke depan, seperti yang sebelumnya," katanya.

 

Baca Juga: Kementan Sebut RIPH Bawang Putih Bukan Keputusan Mendadak

 

Sebelumnya, Dirjen Holtikultura Kementan Prihasto Setyanto usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR beberapa waktu lalu mengatakan RIPH bawang putih sudah diputuskan dan diserahkan ke Kementerian Perdagangan.

 

Mengenai tudingan RIPH tak transparan, dia membantah. Prihasto mengatakan pemberian RIPH sudah dilakukan secara terbuka. Dia juga membantah ada  konflik kepentingan dalam pemilihan importir. 

 

Namun dia tidak membeberkan perusahaan-perusahaan yang diberikan RIPH dengan kuota masing-masing. 

 

"Kata siapa kurang terbuka. Enggak. Kan dugaan saja. Semua terbuka," katanya.

 

Baca Juga: Impor Bawang Putih dari China, Bisa Datangkan Corona? Ini Kata Mentan

 

Dihubungi terpisah, Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Liliek Srie Utami mengatakan, proses RIPH bawang putih sudah diajukan para importir sejak pertengahan November 2019 lalu. Menurut Liliek, keluarnya RIPH 103 ribu ton bawang itu juga bukan keputusan dadakan.

 

Ia mengaku, penerbitan RIPH bukan tiba-tiba karena ada rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Kantor Staf Presiden pada Kamis (6/2/2020) lalu.

 

"Kami memproses (RIPH) sejak 15 November 2019, jadi tidak serta merta dikeluarkan," ujarnya.

 

Sedangkan untuk daftar importir yang memiliki kuota, serta besarannya, ia mengaku tidak memegang datanya secara detail.

 

 

Baca Juga

Tag: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Bawang Putih, Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Kementan

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,885.96 3,846.27
British Pound GBP 1.00 18,342.22 18,158.27
China Yuan CNY 1.00 2,081.13 2,059.98
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,573.51 14,428.50
Dolar Australia AUD 1.00 10,114.02 10,011.94
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,880.43 1,861.69
Dolar Singapura SGD 1.00 10,457.46 10,349.69
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,425.80 16,260.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,412.20 3,375.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,609.93 13,473.25
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5031.256 -21.538 696
2 Agriculture 1053.805 -9.893 23
3 Mining 1284.564 -7.045 48
4 Basic Industry and Chemicals 760.577 -2.704 80
5 Miscellanous Industry 872.398 -10.019 52
6 Consumer Goods 1799.024 -18.272 57
7 Cons., Property & Real Estate 316.058 -3.797 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 893.846 -4.992 78
9 Finance 1112.206 1.603 93
10 Trade & Service 603.264 -3.289 173
No Code Prev Close Change %
1 FITT 53 71 18 33.96
2 UANG 352 440 88 25.00
3 ARGO 1,025 1,280 255 24.88
4 PGUN 260 324 64 24.62
5 LPIN 226 270 44 19.47
6 PRIM 278 320 42 15.11
7 KBLI 408 468 60 14.71
8 PEGE 109 124 15 13.76
9 APLI 110 124 14 12.73
10 MARK 720 805 85 11.81
No Code Prev Close Change %
1 SOFA 111 100 -11 -9.91
2 PANS 930 865 -65 -6.99
3 NASA 129 120 -9 -6.98
4 GHON 1,650 1,535 -115 -6.97
5 CANI 173 161 -12 -6.94
6 ARTA 348 324 -24 -6.90
7 MREI 5,450 5,075 -375 -6.88
8 BUKK 730 680 -50 -6.85
9 PURA 132 123 -9 -6.82
10 LCKM 352 328 -24 -6.82
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 438 474 36 8.22
2 KRAS 346 350 4 1.16
3 BCAP 158 159 1 0.63
4 ENVY 126 133 7 5.56
5 BBRI 3,140 3,110 -30 -0.96
6 TOWR 1,070 1,065 -5 -0.47
7 BNGA 755 830 75 9.93
8 BULL 304 326 22 7.24
9 TLKM 3,110 3,110 0 0.00
10 PWON 416 406 -10 -2.40