Barata Minta Pemerintah Dukung Kemajuan Industri Manufaktur Nasional

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang food, energy, water serta industri komponen dan permesinan, PT Barata Indonesia (Persero) menekankan pentingnya peran industri manufaktur nasional dalam perekonomian Indonesia.

Direktur Utama Barata Indonesia, Fajar Harry Sampurno memaparkan bahwa perseroan yang dipimpinnya memiliki target menjadi pemimpin pasar dalam memberikan solusi infrastruktur pangan, energi, dan sumber daya air.

Namun, menurutnya, itu semua tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintah terhadap kemajuan industri manufaktur nasional.

Baca Juga: Hingga Akhir Jabatan Jokowi, Nilai Investasi Listrik Optimis Tembus US$39 Miliar

"Selama 20 tahun terakhir, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang stagnan, peran sektor industri manufaktur terus menurun," ujarnya dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Dirinya melanjutkan, minimnya keberpihakan pada industri manufaktur nasional juga menjadi salah satu faktor. Karena itu, untuk memajukan sektor ini perlu kebijakan dan pengawasan yang ketat dalam meningkatkan TKDN di semua proyek strategis nasional.

Dalam rangka menjaga ekosistem keberlanjutan industri manufaktur sebagai penggerak ekonomi nasional, Menteri BUMN telah mendorong dibentuknya klaster manufaktur untuk penyehatan dan konsolidasi BUMN di bidang industri berat dan perkapalan.

Baca Juga: Barata Indonesia Pastikan Ikut Percepat Pembangunan Kilang Minyak Pertamina

Adapun perusahaan BUMN yang tergabung dalam klaster manufaktur tersebut ialah PT Barata Indonesia sebagai koordinator, PT Boma Bisma Indra (BBI), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Industri Kereta Api (INKA), dan PT Industri Kapal Indonesia (IKI).

Harry yang merupakan Ketua klaster BUMN industri manufaktur menyampaikan bahwa terdapat beberapa cara dalam menjaga ekosistem yang saling bersinergi untuk industri manufaktur ialah perlunya pemerintah mengawasi pemanfaatan industri manufaktur dalam negeri dalam setiap pembangunan investasi serta mendorong tumbuhnya ekspor melalui insentif fiskal dan moneter.