Portal Berita Ekonomi Sabtu, 06 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:58 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup positif 2,06% pada level 9.814.
  • 10:57 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup positif 3,15% pada level 27.110.
  • 10:56 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup positif 2,64% pada level 3.193.
  • 10:55 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.685 USD/troy ounce.
  • 10:54 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,30 USD/barel.
  • 10:53 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 39,55 USD/barel.

Duh, LPSK Dianggap Gagal Lindungi Pelapor Kasus Korupsi Hambalang

Duh, LPSK Dianggap Gagal Lindungi Pelapor Kasus Korupsi Hambalang
WE Online, Jakarta -

Sejatinya, Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkewajiban memberikan perlindungan maksimal terhadap pelapor (Whistleblower) kasus korupsi. Namun kondisi itu tak dialami Roni Wijaya, eks Direktur Operasional PT Dutasari Citralaras.

 

Perannya yang membantu KPK membongkar kasus korupsi Wisma Atlet di Hambalang berakhir sia-sia, kini ia harus mendekam di penjara dengan dugaan manipulasi pajak. Pengamat Kejaksaan, Fajar Trio Winarko pun mencium aroma kriminalisasi dalam kasus Roni.

 

Roni dipastikan menjadi target serangan balik para koruptor atas laporannya. "Jadi ada kealpaan LPSK yang tak melakukan langkah-langkah perlindungan dan memonitor pengadilan terhadap Roni," kata Fajar di Jakarta, Selasa (25/2/020). 

 

Baca Juga: Puan dan Yasonna Dituding Korupsi e-KTP, Kalau Ahok Kasus ini...

 

LPSK diminta melakukan pengkajian atas seluruh pelapor yang pernah dilindungi. Yakni untuk melihat apakah mereka mendapat serangan balik atas laporan yang mereka ungkap. 

 

Perlindungan tersebut, lanjut Fajar, tak dilakukan LPSK. Padahal sesuai UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka wajib memberikan perlindungan dan pengawalan untuk memastikan para pelapor aman.

 

Ia pun mendorong agar aparat hukum menghentikan serangan balik kepada para pelapor kasus korupsi yang beritikad baik seperti Roni Wijaya. Tak terkecuali meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin segera mencermati dan menghentikan proses penuntutan terhadap Roni.

 

Terkait dugaan manipulasi pajak yang dilakukan Roni, sesuai Pasal 32 UU Ketentuan Umum Tata Cara Pajak menyebutkan tentang pengertian pengurus yaitu adalah orang yang nyata nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. 

 

"Artinya penyidik pajak maupun kejaksaan harus menangkap aktor utama yang bertanggung jawab karena telah melakukan manipulasi pajak dan jangan sampai penegak hukum error in persona atau salah tangkap," kata dia.

 

Baca Juga: KPK Hentikan 36 Perkara Korupsi, Mahfud: Dia Bukan Bawahan Saya

 

Belum lagi dalam Pasal 66 UU Perseroan Terbatas mengamanatkan apabila RUPS sepakat menerima laporan tahunan yang diajukan oleh direksi, maka mereka dibebaskan dari tanggung jawabnya, tugas atau kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan (acquit et de charge). Konsekuensinya, direksi tidak dapat dituntut bertanggung-jawab dalam hal terjadinya kerugian yang diderita perseroan.

 

"Misalnya jika terjadi kekurangan pembayaran pajak, maka perusahaanlah yang seharusnya membayar dan bukan menimpakannya pada direksi," ungkap Fajar.

 

"Sehingga, jika terjadi kesalahan dan kelalaian direksi dalam penghitungan pajak, maka kesalahan dan kelalaian Direksi dan Dekom telah diambil alih (take over) oleh Perseroan. Termasuk pula jika telah terjadi kerugian, maka kerugian tersebut adalah kerugian perseroan."

 

Jika LPSK ataupun Kejagung abai terhadap kasus Ronny, Fajar mengatakan situasi ini menunjukkan kepada publik bahwa menjadi whistleblower atau pelapor di Indonesia dapat merugikan pribadi dan keluarga.

 

"Alasannya jelas, karena sangat rentan atas pembalasan dan minim perlindungan Negara. Dikhawatir kasus-kasus seperti ini akan menyurutkan langkah para calon whistleblower dan para pelapor, khususnya dalam kasus korupsi di Indonesia," ujarnya.

 

Roni sendiri diketahui sudah membayar denda pelunasan pajak PT Dutasari Citralaras ke Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan sebelum dirinya ditahan di LP Cipinang.

Baca Juga

Tag: Korupsi, Wisma Atlet

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Rawpixel

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,774.27 3,735.72
British Pound GBP 1.00 17,840.66 17,661.74
China Yuan CNY 1.00 1,992.25 1,972.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,170.50 14,029.50
Dolar Australia AUD 1.00 9,848.50 9,749.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,828.43 1,810.21
Dolar Singapura SGD 1.00 10,141.34 10,035.41
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,050.93 15,889.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,317.06 3,277.92
Yen Jepang JPY 100.00 12,990.92 12,860.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4947.782 31.078 693
2 Agriculture 1005.979 2.246 22
3 Mining 1279.030 9.869 49
4 Basic Industry and Chemicals 756.813 -4.797 78
5 Miscellanous Industry 899.382 35.666 52
6 Consumer Goods 1816.718 -5.780 58
7 Cons., Property & Real Estate 342.717 5.540 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 906.783 3.973 78
9 Finance 1031.378 8.454 93
10 Trade & Service 615.344 6.666 173
No Code Prev Close Change %
1 JAST 102 137 35 34.31
2 FOOD 85 114 29 34.12
3 MTSM 138 185 47 34.06
4 CMNP 1,500 1,875 375 25.00
5 SAPX 1,460 1,825 365 25.00
6 TECH 216 270 54 25.00
7 IMAS 520 645 125 24.04
8 TPMA 226 276 50 22.12
9 OASA 318 386 68 21.38
10 INPP 705 855 150 21.28
No Code Prev Close Change %
1 DPUM 100 93 -7 -7.00
2 NATO 432 402 -30 -6.94
3 JAWA 73 68 -5 -6.85
4 INPS 2,920 2,720 -200 -6.85
5 KBLV 470 438 -32 -6.81
6 MPRO 890 830 -60 -6.74
7 TMPO 149 139 -10 -6.71
8 NIRO 150 140 -10 -6.67
9 MARI 135 126 -9 -6.67
10 INCI 394 368 -26 -6.60
No Code Prev Close Change %
1 PURA 77 74 -3 -3.90
2 BBRI 3,060 3,110 50 1.63
3 TLKM 3,300 3,230 -70 -2.12
4 PWON 414 462 48 11.59
5 BBCA 28,950 28,625 -325 -1.12
6 BBTN 975 1,055 80 8.21
7 BMRI 4,730 4,850 120 2.54
8 TOWR 1,015 1,065 50 4.93
9 PGAS 955 1,030 75 7.85
10 BBNI 4,140 4,250 110 2.66