Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Salut! Produk Pembalut Kini Tersedia Gratis bagi Wanita di Skotlandia

Salut! Produk Pembalut Kini Tersedia Gratis bagi Wanita di Skotlandia Kredit Foto: Unsplash/Ángel López
Warta Ekonomi, London -

Parlemen Skotlandia menyetujui rencana untuk membuat produk sanitasi gratis bagi semua perempuan. Skotlandia menjadi negara pertama yang melakukannya.

Legislasi itu akan memberikan semua perempuan di Skotlandia mendapatkan produk-produk datang bulan seperti tampon dan pembalut secara cuma-cuma. Produk-produk itu akan tersedia di ruang-ruang publik seperti pusat komunitas masyarakat, klub-klub remaja, dan apotek.

Undang-Undang Produk Sanitasi Skotlandia itu diajukan oleh anggota parlemen Skotlandia Monica Lennon. Pertama kali ia mengajukan proposal undang-undang ini pada 2017. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 24,1 pounds atau 31,24 juta dolar AS.

"Ini bukan barang mewah, ini kebutuhan pokok dan harusnya tiada satu orang pun di Skotlandia yang pergi tanpa pembalut," kata Lennon, Rabu (26/2/2020).

Ia menambahkan undang-undang itu tentang 'martabat datang bulan'. Lennon mengatakan undang-undang tersebut mengubah budaya.

"Dan sangat menyenangkan melihat negara lain di seluruh dunia memperhatikan dengan cermat apa yang kami lakukan," katanya.

Dokumen konsultasi mengajukan model skema sistem kartu seperti untuk kondom gratis. Pengguna yang terdaftar mendapatkan kartu atau voucher gratis untuk ditukar dengan produk tersebut.

"Kami akan melanjutkan pekerjaan kami sebagai garda depan dunia dalam mempromosikan martabat datang bulan lebih luas lagi melalui skema sertifikasi untuk mendorong organisasi-organisasi menyediakan produk-produk gratis," kata Menteri Komunitas Skotlandia Aileen Campbell.

Pada 2018 lalu, Skotlandia menjadi pemerintah pertama di dunia yang menyedikan produk-produk sanitasi gratis di sekolah dan kampus. Saat ini produk-produk sanitasi di Inggris kena pajak sebesar 5 persen. 

Mantan Perdana Menteri David Cameron mengatakan ia menghapus pajak yang tidak disukai tersebut. Tapi mereka terikat peraturan Uni Eropa yang menetapkan pajak di produk-produk tertentu.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: