Portal Berita Ekonomi Senin, 06 April 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:03 WIB. Shanghai Composite - 2.747 (30/3), 2.750 (31/3), 2.734 (1/4), 2.780 (2/4), 2.763 (3/4).
  • 11:57 WIB. Nikkei 225 - 19.084 (30/3), 18.917 (31/3), 18.065 (1/4), 17.818 (2/4), 17.820 (3/4).
  • 11:55 WIB. FTSE 100 - 5.563 (30/3), 5.671 (31/3), 5.454 (1/4), 5.480 (2/4), 5.415 (3/4).
  • 11:52 WIB. Nasdaq - 7.889 (30/3), 7.813 (31/3), 7.486 (1/4), 7.635 (2/4), 7.528 (3/4).
  • 11:44 WIB. Dow Jones - 22.327 (30/3), 21.917 (31/3), 20.943 (1/4), 21.413 (2/4), 21.052 (3/4).
  • 11:42 WIB. S&P 500 - 2.626 (30/3), 2.584 (31/3), 2.470 (1/4), 2.526 (2/4), 2.488 (3/4).

Sebut BIN Terlibat di Omnibus Law, Gerindra Seperti Memancing di Air Keruh

Sebut BIN Terlibat di Omnibus Law, Gerindra Seperti Memancing di Air Keruh - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai Badan Intelijen Negara (BIN) untuk meredam masyarakat yang menolak omnibus law.

 

Menurut Iwan, perintah itu seperti sedang memposisikan ormas dan rakyat sebagai musuh negara. Kondisi tersebut sambungnya, sama seperti era Orde Baru (Orba) yang otoriter.

 

Pernyataan tersebut segera dibantah oleh Pakar Geostrategi Ian Montratama. Ia mengatakan, tudingan Iwan tersebut merupakan hal yang tak elok.

 

Adalah hal yang wajar jika Presiden meminta bantuan BIN. Sebabnya, lembaga intelijen negara tersebut adalah alat negara yang tugas dan tanggung jawabnya sudah diatur dalam Perpres 90/2012.

 

Bahkan upaya yang dilakukan BIN semata-semata untuk memberikan pemahaman kepada publik soal sisi positif dari rancangan RUU Omnibus Law, bukan sebagai bentuk cerminan dari rezim Orba yang otorite. “Itu Adalah hak Presiden untuk memberi tugas kepada BIN untuk melakukan penggalangan termasuk dalam menyampaikan hal-hal yang dianggap positif tentang Omnibus Law,” ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (26/2/2020). 

 

Baca Juga: Pakai Omnibus Law, ESDM Kejar Investasi Rp2,77 Kuadriliun

 

Pernyataan Iwan pun dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku dan wewenang presiden dalam memberikan tugas kepada BIN. “Menyampaikan perihal bahwa Presiden memberi perintah pada BIN terkait Omnibus Law adalah hal yang tidak elok. BIN dapat diberi tugas apa saja oleh Presiden sesuai hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan Iwan Smule ini bagai memancing di air keruh,” katanya.

 

Ian mengatakan, penugasan yang diberikan Jokowi kepada BIN sudah menjadi hal yang normatif. “(Maka tindakan Iwan) menjadi kurang pas kalau membuka pada publik hal-hal yang diperintahkan Presiden pada BIN. Bisa jadi hal itu melanggar prinsip kerahasiaan negara,” ujarnya.

 

Keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk berkontribusi mengedukasi Omnibus Law kepada masyarakat sangat dibutuhkan. Sebab dikhawatirkan ada penyusup yang memprovokasi agar pengesahan aturan baru dibatalkan.

 

Pakar Intelijen Stanislaus Riyanta juga menyesalkan pernyataan itu. Stanislaus menilai, masyarakat harus paham jika rancangan Omnibus Law adalah untuk mengubah regulasi yang rumit menjadi lebih sederhana. Untuk itu, diperlukan kehadiran menilai BIN untuk deteksi dini dan cegah dini ancaman negara dan bersifat single user kepada presiden. “Jika ada pihak yang mau memanfaatkan Omnibus Law untuk mengganggu negara, maka BIN pasti mendeteksi dan mencegahnya. Jadi bukan dalam konteks seperti pernyataan Iwan Sumule yang konteksnya sangat sempit. Jadi jangan dipolitisir,” ujarnya.

 

Baca Juga: RUU Omnibus Law Dikritik Banyak Pihak, Jokowi: Ini yang Ditunggu!

 

Kata dia, apa yang dilakukan oleh BIN saat ini masih on the track, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Terkait tuduhan Iwan Sumule yang mengklaim peran BIN direduksi untuk menciptakan rezim otoriter layaknya Orba, tak dapat dibenarkan. Perintah Presiden Jokowi untuk BIN pun dinilai sudah benar dan menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas negara.

 

“BIN bertugas untuk deteksi dini dan cegah dini ancaman negara. Penyusunan RUU ada potensi ancaman, untuk itu perlu dideteksi dan dicegah. Tugas BIN clear dalam hal ini,” ujarnya.

 

Pada kesempatan yang sama, ia juga menilai upaya Jokowi menghadirkan Omnibus Law patut diapresiasi. Selama ini regulasi di Indonesia sangat rumit dan kurang ramah terhadap investasi. Kata Stanislaus, hal ini yang akan diperbaiki menjadi lebih sederhana yang tujuan utamanya juga untuk masyarakat Indonesia.

 

Maka dirinya menganjurkan agar publik tak perlu mengeluarkan reaksi atau komentar yang merugikan maupun menghambat penyusunan RUU tersebut.

 

“Masih banyak waktu untuk memberi masukan secara positif terhadap Omnibus Law. Jika (masyarakat) ada usulan bisa disalurkan dengan lebih bijak. Tidak perlu malah melakukan aksi kontra produktif tanpa usul yang konstruktif,” katanya.

Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu pengadaan APD dan fasilitas pendidikan online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik di sini.

Baca Juga

Tag: Omnibus Law, Joko Widodo (Jokowi), Badan Intelijen Negara (BIN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,398.86 4,352.78
British Pound GBP 1.00 20,494.27 20,285.43
China Yuan CNY 1.00 2,336.23 2,311.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 16,546.32 16,381.68
Dolar Australia AUD 1.00 10,032.03 9,928.94
Dolar Hong Kong HKD 1.00 2,134.68 2,113.30
Dolar Singapura SGD 1.00 11,569.24 11,453.32
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,964.34 17,779.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,803.75 3,758.13
Yen Jepang JPY 100.00 15,340.55 15,185.09
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4623.429 91.744 687
2 Agriculture 936.003 11.914 22
3 Mining 1225.526 31.432 49
4 Basic Industry and Chemicals 652.518 51.220 78
5 Miscellanous Industry 736.691 0.113 51
6 Consumer Goods 1712.721 8.686 57
7 Cons., Property & Real Estate 326.084 -0.307 89
8 Infrastruc., Utility & Trans. 825.116 22.729 79
9 Finance 990.464 18.601 92
10 Trade & Service 596.613 2.104 170
No Code Prev Close Change %
1 REAL 61 82 21 34.43
2 KOBX 67 90 23 34.33
3 BTON 130 165 35 26.92
4 DOID 109 137 28 25.69
5 KBLI 400 500 100 25.00
6 SAMF 272 340 68 25.00
7 SAPX 935 1,165 230 24.60
8 DNAR 250 310 60 24.00
9 TMAS 80 99 19 23.75
10 PJAA 480 590 110 22.92
No Code Prev Close Change %
1 SRAJ 200 186 -14 -7.00
2 KRAH 486 452 -34 -7.00
3 BBHI 86 80 -6 -6.98
4 JAST 505 470 -35 -6.93
5 HRME 535 498 -37 -6.92
6 KONI 494 460 -34 -6.88
7 POLL 9,450 8,800 -650 -6.88
8 SRTG 3,080 2,870 -210 -6.82
9 AGII 470 438 -32 -6.81
10 MAPA 1,705 1,590 -115 -6.74
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,870 2,890 20 0.70
2 REAL 61 82 21 34.43
3 BRPT 830 1,000 170 20.48
4 BBCA 27,050 27,475 425 1.57
5 ELSA 181 204 23 12.71
6 MEDC 432 480 48 11.11
7 FREN 62 76 14 22.58
8 PGAS 800 800 0 0.00
9 LPPF 1,160 1,095 -65 -5.60
10 PAMG 107 104 -3 -2.80