Harmonisasi Segala Pihak Penting bagi Pengembangan Pertanian di Papua Barat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kerja sama yang baik antara pemerintahan pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam pencapaian tujuan pembangunan. Hal itu disampaikan Menteri Syahrul Yasin Limpo pada acara Temu Tugas Peneliti, Penyuluh Balitbangtan, dan Pemda Provinsi Papua Barat di Hotel Belagri, Kota Sorong, Rabu (26/2/2020).

Menurut mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu, kerja-kerja kolaboratif dan sinergi lintas lembaga mutlak dilakukan. 

Baca Juga: Strategi Kementan Genjot Ekspor Sarang Walet

"Riset dan inovasi yang dikembangkan oleh peneliti diharapkan implementatif sehingga penyuluh yang terjun ke lapangan juga dapat meningkatkan produksi, kualitas, dan daya saing komoditas pertanian," kata Mentan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Sementara itu, Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Barat, menyampaikan bahwa Papua Barat memiliki potensi pengembangan pada sektor tanaman pangan terutama padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar.

"Selain itu, untuk komoditas hortikultura seperti matoa, langsat, sukun, dan markisa juga memiliki prospek pengembangan yang bagus," katanya.

Mantan Bupati Manokwari ini juga mengharapkan pembangunan pertanian di Papua Barat terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan tidak meninggalkan kearifan lokal.

"Kami memiliki komitmen kuat mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan seperti yang tertuang dalam Nawacita sehingga di masa yang akan datang ada konektivitas industri, memperkaya aneka produk turunan yang berorientasi ekspor," ujarnya.

Oleh karena itu, harmonisasi, menurut Mentan Syahrul harus dijaga karena dengan hal itu akan memberikan nilai lebih bagi petani sehingga meresonansi kesejahteraan dan menjadikan keunggulan komparatif daerah di bawah Kostratani.

"Selain untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri, modern, di Kostratani juga diharapkan bisa menghadirkan Tanah Papua yang inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.